KPK Fasilitasi Calon Kada Lapor Harta Kekayaan

Redaksi

Senin, 31 Agustus 2020 - 11:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Ist

Foto: Ist

Bandarlampung (Netizenku.com):
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) bagi calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak Tahun 2020 sebagai persyaratan pencalonan sesuai peraturan perundang-undangan.

KPK mengimbau kepada bakal calon (balon) kepala daerah untuk mulai melaporkan harta kekayaannya kepada KPK, khususnya bagi balon yang bukan berstatus penyelenggara negara (PN) atau baru pertama kali melaporkan hartanya.

\”Mereka termasuk dalam kategori wajib lapor khusus,\” kata Juru Bicara KPK RI, Ipi Maryati, Senin (31/8).

Sebab, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Tanda Terima Atas Penyampaian LHKPN merupakan salah satu persyaratan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

\”Berkenaan dengan kewajiban penyampaian LHKPN sebagai persyaratan pencalonan, KPK juga telah menerbitkan petunjuk teknis penyampaian dan pemberian tanda terima atas laporan harta kekayaan yaitu berupa Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020,\” jelas Ipi.

Baca Juga  Indeks Kerawanan Pilkada di 8 Kab/Kota Meningkat di Masa Pandemik

Surat Edaran tersebut mengatur, pertama, penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara online melalui elhkpn.kpk.go.id.

Kedua, KPK hanya memberikan tanda terima LHKPN setelah melalui proses verifikasi KPK.

Dan ketiga, tanda terima LHKPN yang dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam pilkada adalah tanda terima yang diberikan oleh KPK atas penyampaian LHKPN secara online melalui elhkpn.kpk.go.id sejak 1 Januari 2020 sampai dengan hari terakhir masa perbaikan syarat calon, baik dalam rangka pelaporan periodik maupun khusus.

Untuk mendukung kelancaran proses, KPK mengingatkan agar balon menyesuaikan saat penyampaian LHKPN dengan masa perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang berlaku.

\”Hal ini untuk memastikan Balon memiliki waktu yang memadai untuk proses verifikasi dan/atau melengkapi kekurangan,\” ujarnya.

Proses Pengisian e-LHKPN

Bagi Balon yang belum memiliki akun e-Filing LHKPN, maka harus terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengisi dan menandatangani formulir aktivasi e-Filing.

Baca Juga  Sirekap Aplikasi Wajib Bagi KPU Tapi Bukan Hasil Hitung Resmi

Formulir tersebut dapat diperoleh melalui elhkpn.kpk.go.id pada menu “unduh”. Selanjutnya, formulir yang telah bertanda tangan basah disertai salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib dikirimkan ke Direktorat PP LHKPN KPK dengan alamat Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12950.

Setelah memiliki akun e-Filing, balon dapat mulai melakukan pengisian LHKPN.

Setelah menyelesaikan pengisian LHKPN secara online, balon wajib mengirimkan surat kuasa atas nama yang bersangkutan, pasangan, dan anak tanggungan yang berusia 17 tahun ke atas kepada KPK melalui pos.

\”Caranya, balon mengunduh dan mencetak surat kuasa atas nama-nama tersebut untuk kemudian ditandatangani di atas materai Rp6.000 oleh nama-nama yang tertera dalam masing-masing surat kuasa,\” kata Ipi dalam siaran pers yang diterima Netizenku.com.

KPK akan melakukan verifikasi administratif terhadap LHKPN yang diterima terkait dengan kesesuaian pengisian LHKPN, kelengkapan form aktivasi dan surat kuasa.

Apabila LHKPN dinyatakan lengkap, maka KPK akan memberikan tanda terima LHKPN kepada yang bersangkutan. Namun, bila dinyatakan tidak lengkap, maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada balon mengenai bagian yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi.

Baca Juga  Pemilih Sementara Pilkada 2020 di Lampung 3.890.063

Perbaikan LHKPN dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh balon.

Apabila dalam rentang waktu yang diberikan balon tidak memenuhi kewajiban untuk memperbaiki dan/atau melengkapi LHKPN, KPK akan tetap memberikan tanda terima dengan catatan hasil verifikasi \”Tidak Lengkap” sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanda terima LHKPN yang dapat diterima sebagai salah satu persyaratan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tersebut adalah tanda terima yang terdapat kode QR sebagai otentifikasi bahwa tanda terima tersebut diterbitkan oleh KPK.

Setelah menyelesaikan proses verifikasi, KPK akan mengumumkan LHKPN seluruh Balon melalui elhkpn.kpk.go.id pada modul e-Announcement.

\”KPK juga akan menyampaikan salinan dokumen pengumuman LHKPN atas nama balon kepada PPUD dalam bentuk salinan elektronik,\” tutupnya. (Josua)

Berita Terkait

Koalisi Partai Non Parlemen Tubaba Resmi Dukung NONA
Ratusan Warga Antusias Ikuti Senam Sehat Iyay Mirza
BPM Bergerak Sosialisasikan RMD
Sapa RMD Bersinergi dengan Program Iyay Mirza untuk Menghidupkan UMKM dan Mengurangi Pengangguran
Bawaslu Lampung Imbau Masyarakat Tetap Rukun Meski Berbeda Pilihan 
Deklarasi Pekon Pengawasan Partisipatif, Upaya Bawaslu Tingkatkan Partisipatif Masyarakat 
Bawaslu Lampung Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif di Lamtim 
Walikota Minta ASN dan Warga Waspada Politik Uang

Berita Terkait

Rabu, 17 Juli 2024 - 17:02 WIB

Pemprov Bakal Gelar Upacara Peringatan Kemerdekaan ke 79 di Kota Baru

Rabu, 17 Juli 2024 - 15:43 WIB

Pj Gubernur Lampung: ASN Harus Memiliki Kemauan Untuk Maju

Rabu, 17 Juli 2024 - 15:30 WIB

Pj Gubernur Lampung Dorong Pengembangan Subsektor Peternakan

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:40 WIB

Pj Gubernur Lampung Kukuhkan Mighrul Lappung Bersatu

Selasa, 16 Juli 2024 - 16:27 WIB

Pj Gubernur Lampung Dorong Komitmen Serius dalam Pengelolaan PKB dan BBNKB

Selasa, 16 Juli 2024 - 15:16 WIB

Hingga Saat Ini Tidak Ditemukan Kecurangan PPDB di Lampung

Senin, 15 Juli 2024 - 15:43 WIB

Ombudsman Lampung Atensi Tidak Terjadi Perundungan Selama MPLS

Senin, 15 Juli 2024 - 15:39 WIB

Pj Gubernur Lampung Tinjau OJK dan Bank Lampung

Berita Terbaru

Pj Bupati Tubaba M Firsada, memberi arahan kepada para ASN di lingkup Pemkab setempat pada apel bulanan, Rabu (17/7/2024). (Arie/NK)

Tulang Bawang Barat

Sepekan, Tubaba Raih Berbagai Prestasi Tingkat Nasional

Rabu, 17 Jul 2024 - 20:39 WIB

Lampung Tengah

Tim Divkum Polri Pantau Implementasi HAM di Polres Lampung Tengah

Rabu, 17 Jul 2024 - 18:20 WIB