Bandarlampung (Netizenku.com): Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditugaskan dalam urusan pengadaan barang dan jasa berupa tender ataupun paket, Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) terus berupaya untuk memperbaiki pelayanan.
Kepala BLPBJ, Zainal Abidin mengatakan, zona merah yang diberikan sebagai nilai pengadaan barang dan jasa sudah seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita semua. \”Nah perbaikan itu bisa dilaksanakan jika semua memiliki kesamaan tekad untuk perbaikan,\” ucapnya.
Ditanya mengenai hacker yang meretas web Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), Zainal mengakui hal itu terjadi karena belum ada pengamanan yang maksimal. \”Selama ini kalau ada yang meretas pihak LKPP mencoba memperbaiki semampunya, kita sangat membutuhkan pengamanan, namun lagi-lagi kita dihadapkan pada anggaran yang sangat terbatas,\” ucapnya.
Zainal Abidin mengatakan, pihaknya telah melaporkan adanya hackerbyang meretas web LPSE, namun belum semuanya dapat ditindak. \”Sudah pernah kita laporkan ke Bareskrim, tapi belum semuanya ditindak, kita paham juga, 2 tahun terkahir kita dihadapkan pada agenda besar Pemilu, jadi konsen pihak kepolisian juga terpecah, dan mereka butuh SDM untuk itu semua,\” ucapnya memaklumi
Selain soal pengamanan, Pokja yang mengurus 800 paket per tahun hanya terdiri dari 25 orang. \”Sangat kurang banyak, standar yang saya harapkan itu ada 40 orang, tapi mau bagaimana lagi peminatnya kurang. Resiko pekerjaannya tinggi, tunjangan yang didapat masuk dalam kategori kecil,\” jelas Zainal Abidin.
Meskipun begitu, ia menjanjikan pengadaan barang dan jasa akan tetap berjalan dengan maksimal, sambil terus memperbaiki permasalahan yang ditemui. \”Kemarin saya sudah bicara panjang lebar soal harapan diberikannyaninsentif yang sesuai dengan resiko pekerjaan, mudah-mudahan bisa dikabulkan,\” tegasnya.
Kepala BLPBJ ini juga mengatakan, target terdekatbyang ingin diselesaikan adalah penggabungan LPSE dengan BLPBJ, dan itu dapat dilakukan dengan perubahan Perda. \”Itu nanti harus dibahas lagi oleh DPRD, jadi masih juga memakan waktu yang cukup panjang,\” tutupnya. (Aby)
