Bandarlampung (Netizenku.com): Pilgub Lampung masih menyisakan sepenggal kisah. Meski pleno penetapan dari KPU belum diumumkan, riak-riak penolakan terhadap pemenang sementara, Arinal-Nunik masih berlangsung masif.
Pasalnya, pasangan yang diusung maju Golkar, PAN, dan PKB plus diduga disokong sama cukong korporasi itu, terpilih sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Lampung versi quick count. Terlepas dari unggul berapa persen, yang jelas pasangan ini banyak dilaporkan terkait \’kecurangan\’ menggunakan politik uang.
Terbukti, banyak laporan yang masuk ke Bawaslu terkait dugaan money politic tersebut. Hal ini juga tentunya membuat tim paslon lain tak terima. Sebut saja PDIP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pun turun tangan. Dirinya menilai, runtuhnya demokrasi di Lampung karena dibajak dengan kekuatan money politic masif yang dilakukan oleh kekuatan korporasi.
\”Kami menemukan demokrasi di Lampung dibajak dengan kekuatan money politik masif. Untuk itu, kami menindak lanjutinya,\” ucap Hasto saat menghadiri rapat evaluasi dan persiapan Pileg terhadap daftar calon sementara, di Hotel Sheraton, Selasa (3/7).
Kata Hasto, nilai demokrasi yang sebenarnya bukan dengan kekuasaan yang diraih dengan segala cara, tetapi demokrasi berdasarkan pilihan hati rakyat.
\”Kekuatan rakyat tidak boleh dibajak dengan kekuatan uang. Kalah menang memang biasa. Tetapi kami sudah berjuang dengan terhormat, kami tidak diajarkan untuk mengejar kekuasaan,\” tegasnya.
Pihaknya juga akan memberikan sanksi kepada kader yang tidak bekerja maksimal, dan yang tidak loyal terhadap partai. \”Kami merespon bahwa rakyat gelisah. Kami tidak sendirian, ada mahasiswa. Korporasi tidak boleh merusak citra demokrasi,\” tegasnya. (Rio)
