oleh

HMPPB Gelar Aksi Turun ke Jalan

Bandarlampung (Netizenku) : Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Pesisir Barat (HMPPB), menyayangkan sikap Bupati Pesisir Barat yang sudah menggusur salah satu sekolah unggulan di kabupaten tersebut, tanpa mengganti bangunan baru.

Irwando, mahasiswa FISIP Unila, mengaku prihatin dengan kinerja Bupati Pesibar yang bekerja tanpa perencanaan, yang berakibat terbengkalainya proses belajar mengajar baik di SDN III Pasar Krui maupun SMPN I Pesisir Tengah.

\”Kalau bupati punya pemikiran cerdas dan perencanaan yang baik, tentu akan menyiapkan lahan dan membangun sarana sekolah baru meratakan dengan tanah banguan yang sudah berdiri megah,\” kata Irwando, didampingi puluhan rekan-rekannya sesama Mahasiswa asal Pesisir Barat yang saat ini tengah menempuh pendidikan di berbagai Perguruan Tinggi (PT) di Unila, UIN Raden Intan, Universitas Tulang Bawang (UTB), Teknokrat, dan Universitas Bandar Lampung (UBL) saat melakukan aksi Peduli Koin untuk SDN III Pasar Krui, di perapatan lampu merah Way Halim, Bandarlampung, Jumat (30/3).

Baca Juga  BMKG: Waspada Gelombang Tinggi di Perairan Lampung!

Kata Irwando, sebelum melakukan aksi peduli koin, 300 orang anggota HMPPB telah melakukan kajian ilmiah terhadap apa yang dilakukan bupati yang melakukan penggusuran terhadap sarana pendidikan dan kesehatan. Artinya, menurut dia, bupati tidak mengerti kebutuhan dasar masyarakat.

\”Pendidikan dan kesehatan itu kan secara nasional kebutuhan dasar, kenapa hanya untuk kepentingan pembangunan kantor Pemkab dan DPRD, bupati mengabaikan aturan yang seharusnya mantan penegak hukum harus taat hukum,\” ujar Irwando, seraya mengatakan banyak aturan yang ditabrak oleh pemimpin Pesisir Barat.

Baca Juga  IKRAR Kecam Tindakan Asusila di Kampus UIN

\"\"

Dijelaskannya, aturan yang diabaikan Pemkab Pesisir Barat, yakni penghilangan asset negara tanpa persetujuan DPRD dan tidak melalui proses lelang, membangun kantor pemerintahan tidak diatas lahan yang disiapkan oleh panitia pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) padahal itu menjadi syarat disetujuinya usulan pemekaran.

\”Dengan banyaknya aturan yang dilanggar, sudah selayaknya DPRD Pesisir Barat menggunakan haknya untuk melakukan interplasi, karena kami khawatir kalau ini dibiarkan akan membahwa Pesisir Barat ke arah kehancuran,\” jelasnya.

Untuk itu, kata Irwando, setelah dua agenda yakni pengkajian atas beberapa kebijakan bupati, peduli koin atas dasar diabaikannya hak pendidikan di Pesisir Barat, apabila tidak ada sensitifitas bupati atas gerakan masyakat, maka ke depan HMPPB akan melakukan aksi dengan turun ke jalan.

Baca Juga  Besok, Andi Arief Dipanggil Bawaslu soal Dugaan Mahar Rp 1 Triliun

\”Kami ikut koin peduli SDN III Pasar Krui, karena rasa prihatin, dan apabila gerakan moral yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa tidak menjadi perhatian bupati, maka kami akan turun ke jalan melakukan aksi untuk menuntut bupati agar menanggalkan jabatannya,\” pesan Irwando.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu, akibat siswa-siswa SDN III Pasar Krui harus mengikuti ujian tengah semester di halaman sekolah tempat mereka menumpang belajar akibat gedung sekolahnya diratakan dengan tanah karena akan di bangun kantor bupati, alumni sekolah yang berdiri sejak 1910 tersebut melakukan gerakan moral dengan mengumpulkan koin peduli. (Iwan/Rio)

Komentar