Bandarlampung (Netizenku.com): Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung Fitrianita Damhuri, mengukuhkan Pengurus Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Puspa) Provinsi Lampung masa bakti tahun 2023-2026. Pengukuhan berlangsung di Ruang Abung, Balai Keratun, Bandarlampung, pada Selasa (24/10/2023).
Acara pengukuhan turut dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Lampung dan Forkom Puspa tingkat kabupaten/kota di Lampung. Selain itu, hadir pula perwakilan dari 39 organisasi masyarakat yang tergabung dalam Forkom Puspa Lampung.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam sambutan yang dibacakan oleh Kepala Dinas PPPA Lampung Fitrianita Damhuri menyampaikan selamat pada para pengurus Forkom Puspa Lampung yang baru dikukuhkan. Forkom Puspa diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatasi berbagai masalah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya perempuan dan anak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Semoga dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik,” katanya.
Saat ini, jumlah penduduk di Provinsi Lampung sebanyak 9,1 juta. Dari jumlah itu, persentasi penduduk perempuan sekitar 44,3 persen dan laki-laki 46,5 persen. Sementara, persentase penduduk usia anak sebesar 30 persen dari total jumlah penduduk.
Fitrianita menambahkan, Provinsi Lampung kembali mendapat predikat provinsi layak anak (provila) tahun 2023. Penghargaan tersebut merupakan kerja keras dan kontribusi semua pihak dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di wilayah Provinsi Lampung.
Ketua Forkom Puspa Lampung Yuli Nugrahani menyampaikan, forkom Puspa merupakan wadah bagi lembaga atau organisasi dari semua kalangan di masyarakat yang punya kepedulian terhadap perempuan dan anak. Saat ini, sudah ada 39 organisasi yang tergabung dalam Forkom Puspa Lampung.
Ia menambahkan, visi yang dicanangkan saat pendirian Forkom Puspa Provinsi Lampung akhir tahun 2017 adalah untuk menghentikan kekerasan, perdagangan orang, dan ketidakadilan ekonomi.
“Karena itu dalam program tahun mendatang kami masih melanjutkan kegiatan-kegiatan yang mempercepat upaya tersebut bersama Dinas PPPA Provinsi Lampung. Idealnya, seluruh lapisan masyarakat juga ikut peduli dan terlibat dalam upaya ini sehingga tak ada lagi korban atau kasus pelecehan martabat manusia yang terjadi di Lampung,” kata Yuli.
Setelah pengukuhan, para pengurus Forkom Puspa Lampung menggelar rapat membahas berbagai program kerja yang akan dijalankan. Ia berharap, Forkom Puspa dapat berkontribusi dalam membantu pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan dan meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dan anak di Lampung. (Rls/Len)
