Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat struktur fiskal daerah melalui sinergi antarwilayah. Hal ini ditegaskan dalam rapat koordinasi strategis yang dipimpin Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, bersama seluruh Kepala Bapenda kabupaten/kota se-Lampung di Aula Lantai III Kantor Bapenda, Rabu (8/4/2026).
Lampung (Netizenku.com): Saipul mengatakan, rapat tersebut menjadi forum penting untuk membahas berbagai tantangan sekaligus merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pertemuan ini menjadi momentum untuk membedah tantangan faktual di lapangan sekaligus merumuskan langkah inovatif dalam mendongkrak PAD,” ujar Saipul.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan, peningkatan pendapatan daerah harus didorong melalui modernisasi layanan dan penyederhanaan birokrasi.
“Kunci utama peningkatan pendapatan daerah terletak pada modernisasi layanan dan penyederhanaan birokrasi,” tegasnya.
Menurutnya, transformasi digital menjadi langkah strategis untuk mengatasi kendala administratif yang selama ini menghambat potensi pajak, khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Transformasi digital perlu diperkuat untuk mengatasi berbagai kendala administratif, terutama pada sektor PKB dan BBNKB,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, para Kepala Bapenda kabupaten/kota juga memaparkan kondisi riil di lapangan, mulai dari tantangan geografis dalam menjangkau wajib pajak hingga pentingnya validasi data yang lebih akurat.
Menanggapi hal itu, seluruh peserta rapat sepakat memperkuat kolaborasi melalui pertukaran data dan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi.
“Melalui data sharing dan integrasi sistem, kita dapat menutup celah kebocoran pajak serta memastikan data wajib pajak lebih akurat dan mutakhir,” jelas Saipul.
Ia menambahkan, sinergi yang kuat antarwilayah diharapkan mampu mendorong pengelolaan pajak daerah yang lebih profesional dan akuntabel.
“Optimalisasi PAD ini pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya. (*)
