JPPR Lampung Temukan AP Berstatus PNS Audit Dana Kampanye

Redaksi

Senin, 30 November 2020 - 17:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koordinator JPPR Provinsi Lampung Erfan Zain saat ditemui di Kantor KPU Kota Bandarlampung, Senin (30/11). Foto: Netizenku.com

Koordinator JPPR Provinsi Lampung Erfan Zain saat ditemui di Kantor KPU Kota Bandarlampung, Senin (30/11). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Provinsi Lampung menemukan adanya akuntan publik (AP) berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang melakukan audit dana kampanye pasangan calon Pilkada Bandarlampung.

Ketiga Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit dana kampanye pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung di antaranya;

1. Rycko Menoza-Johan Sulaiman; KAP Weddie Andriyanto dan Muhaemin.

2. Yusuf Kohar-Tulus Purnomo; KAP Zubaidi Komaruddin.

3. Eva Dwiana-Deddy Amarullah; KAP Slamet Riyanto, Aryanto, dan Rekan.

\”Temuan kami ada 2 AP yang berstatus sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, A Zubaidi Indra dan R Weddie Andrianto. Tentunya mereka berstatus pegawai negeri sipil (PNS),\” kata Koordinator JPPR Lampung Erfan Zain saat ditemui di Kantor KPU Kota Bandarlampung, Senin (30/11).

\”Berdasarkan keterangan Kasubag Hukum KPU Bandarlampung mengatakan tidak masalah jika yang menandatangani hasil audit itu bukan beliau,\” tutur Erfan.

Berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor: 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terkait Larangan dan Sanksi, disebutkan KAP yang ditunjuk dilarang melibatkan beberapa pihak, salah satu di antaranya adalah AP penandatangan laporan yang berstatus sebagai PNS.

Baca Juga  Pilkada 8 Kab/Kota, Hanya 2 Paslon Terima Dana Kampanye Parpol

\”Tapi menurut kami alangkah lebih baiknya, dari kriteria yang sudah ditentukan, mestinya ada KAP yang AP-nya tidak berstatus PNS,\” ujar Erfan.

Namun berdasarkan penuturan pihak Kasubag Hukum KPU Bandarlampung kepada Erfan Zain, ketiga KAP tersebut belum final, karena belum ada tanda tangan kontrak antara KAP dan KPU.

Erfan menjelaskan ketika masih ada beberapa poin yang tidak memenuhi unsur atau persyaratan KAP mengaudit dana kampanye masih bisa diganti KAP-nya.

Menurut dia, hal ini penting untuk diketahui oleh masyarakat, audit dana kampanye akan menjadi persoalan ketika audit yang dilakukan tidak sesuai dengan laporan yang diberikan oleh pasangan calon.

Baca Juga  Harapan Terbaik JPPR Lampung di HUT Ke-13 Bawaslu

\”Yang kita khawatirkan mereka berafiliasi dengan salah satu pasangan calon. Kedua, kalau PNS kan honornya sudah jelas juga dari APBD, seolah-olah mereka dapat double honor,\” katanya.

\”Harapan JPPR, dalam proses audit semua bisa netral dan transparan. Supaya semua ini bisa terjaga, apalagi KPU sudah mengeluarkan aturan agar dipedomani.\”

\”Kalau memang tidak sesuai jangan diperbaiki hasil auditnya karena ini juga bagian dari tahapan dan integritas pilkada,\” pungkas Erfan.

Kasubag Hukum KPU Provinsi Lampung, Ingga Arasi, saat dikonfirmasi mengatakan KPU RI sudah melakukan bimbingan teknis dan sertifikasi terhadap KAP seluruh Indonesia.

KAP yang boleh mengaudit dana kampanye masuk dalam aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) yang merupakan alat bantu kerja KPU Kabupaten/Kota dalam menyeleksi KAP untuk melaksanakan audit dana kampanye.

\”Untuk ketiga KAP yang disebutkan JPPR, ada semua di SIKaP. Memang betul di Surat Keputusan KPU RI ada larangan dan sanksi. Tapi dalam sistem, KAP ini kan ada partner, salah satu dari mereka ini enggak PNS,\” kata Ingga saat dihubungi Netizenku, Senin (30/11).

Baca Juga  Komisi II DPR RI Minta DKPP Cermati Bawaslu Lampung

\”Mereka tetap bisa mengaudit cuma dilarang AP berstatus PNS menandatangani laporan audit,\” lanjut dia.

Tapi jika AP yang berstatus PNS itu menandatangani laporan, kata Ingga, AP tersebut tidak dibayar.

\”Tapi kalau dia bekerja sama dengan AP yang lain atau KSO bisa dibayar,\” ujarnya.

Ingga menjelaskan dalam memilih KAP untuk mengaudit dana kampanye, salah satu kriteria penilaiannya adalah memiliki pengalaman audit.

\”Kemudian KAP di Lampung ini hanya ada 3 dari seluruh Indonesia, dan hal ini memudahkan koordinasi dan menekan pembiayaan juga,\” kata dia.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah saat dihubungi mengatakan tidak masalah selama persyaratannya sudah terpenuhi. \”Yang penting memenuhi syarat sebagai akuntan,\” singkat Khoir. (Josua)

Berita Terkait

BPM Bergerak Sosialisasikan RMD
Sapa RMD Bersinergi dengan Program Iyay Mirza untuk Menghidupkan UMKM dan Mengurangi Pengangguran
Bawaslu Lampung Imbau Masyarakat Tetap Rukun Meski Berbeda Pilihan 
Deklarasi Pekon Pengawasan Partisipatif, Upaya Bawaslu Tingkatkan Partisipatif Masyarakat 
Bawaslu Lampung Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif di Lamtim 
Walikota Minta ASN dan Warga Waspada Politik Uang
Harapan Hanan Pupus, Golkar Segera Susun Langkah Strategis
Fiks Diusung NasDem, Petahana Eva Dwiana Pindah Parpol? 

Berita Terkait

Jumat, 12 Juli 2024 - 14:50 WIB

Lampung Pemain Penting dalam Perdagangan Rempah Nusantara

Kamis, 11 Juli 2024 - 18:02 WIB

Wujudkan Madrasah Bermutu, Dirjen Pendis Luncurkan KMA 450 Tahun 2024 di Lampung

Kamis, 11 Juli 2024 - 16:35 WIB

Pemprov Lampung Lakukan Percepat Perekaman KTP Jelang Pilkada

Rabu, 10 Juli 2024 - 12:03 WIB

Mukhlis Basri Masuk Daftar Anggota Pansus Angket Pengawasan Haji DPR RI

Selasa, 9 Juli 2024 - 16:15 WIB

Puluhan Buruh KSBSI Gelar Aksi Pemberlakuan UU Tapera

Selasa, 9 Juli 2024 - 14:57 WIB

Pemprov Atensi Pengusaha dan Investor di Bidang Batu Bara Taat Aturan

Senin, 8 Juli 2024 - 16:25 WIB

Anggaran Realisasi Double Trak Besar, Pemprov Harap Bantuan Pusat

Senin, 8 Juli 2024 - 16:18 WIB

Jokowi Bakal Kunjungi Lampung Dalam Waktu Dekat

Berita Terbaru

(Foto: Emiten/Ilustrasi)

Bandarlampung

Pihak BRI Diduga Kuat Terlibat Kasus “Kredit Fiktif Gunung Sari”

Sabtu, 13 Jul 2024 - 20:57 WIB

Lampung Tengah

Lamteng Juara Umum Apkasi Otonomi Expo 2024

Sabtu, 13 Jul 2024 - 15:20 WIB

Prosesi ramah tamah malam pengesahan warga PSHT Lampung Barat angkatan 39 di Padepokan PSHT setempat, Jumat (12/7/2024) malam. (Iwan/NK)

Lampung Barat

PSHT Lambar Mengesahkan 837 Warga Baru Angkatan 39

Sabtu, 13 Jul 2024 - 11:35 WIB

(Foto: Ist)

Bandarlampung

Walikota Bandarlampung Raih Penghargaan dari Kemenkop UKM

Jumat, 12 Jul 2024 - 22:03 WIB

Lampung Barat

Jokowi dan Mukhlis Sejalan Kembangkan Produktifitas dan Kualitas Kopi

Jumat, 12 Jul 2024 - 18:42 WIB