Jakarta – Gelombang kekecewaan publik kembali menguat. Jaringan Nasional Indonesia (Jarnas.Indo) mengeluarkan pernyataan sikap keras terkait tragedi tewasnya seorang pengemudi ojek online saat demonstrasi di depan DPR RI, serta rencana kenaikan gaji anggota dewan yang dinilai mencederai rasa keadilan rakyat.
Dewan Pembina Jarnas.Indo, Denu Kurniawan, menegaskan bahwa langkah pemerintah dan elit politik menunjukkan ketidakpekaan di tengah situasi fiskal negara yang sedang rapuh. “APBN 2025 mengalami defisit lebih dari Rp500 triliun. Ironisnya, pos belanja birokrasi dan gaji pejabat justru ditambah, sementara jutaan rakyat masih berkutat dengan kemiskinan dan pengangguran,” tegasnya.
Data yang dirilis organisasi ini memperkuat kritik tersebut. Tingkat kemiskinan nasional masih bertahan di angka 9,3 persen atau sekitar 26 juta jiwa, sedangkan pengangguran terbuka mencapai 5,8 persen atau sekitar 8,3 juta orang. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok melonjak 7–10 persen per tahun, semakin mempersempit ruang hidup masyarakat kecil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris Jenderal Jarnas.Indo, Micheal Oncom, menyoroti kebijakan tarif Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang ikut menambah beban tenaga kerja. “Tarif K3 yang tinggi pada akhirnya ditanggung buruh. Ini bukti nyata jurang empati pemerintah terhadap pekerja,” ujarnya.
Dalam pernyataan resminya, Jarnas.Indo mengajukan enam tuntutan tegas. Pertama, mendesak Presiden mencopot Kapolri karena dianggap gagal menjaga rasa aman rakyat dan membiarkan tindakan represif aparat. Kedua, menuntut partai politik segera mengganti kader DPR RI yang hanya sibuk mengurus kenaikan gaji serta fasilitas pribadi.
Selain itu, Jarnas.Indo menolak kebijakan fiskal yang membebani rakyat kecil, termasuk kenaikan tarif K3, PPN 12 persen, PPh 21, hingga pungutan pajak lain yang dinilai tidak adil. Mereka juga mendorong konsolidasi gerakan rakyat, buruh, tani, dan mahasiswa untuk mengawal demokrasi serta menolak praktik oligarki politik yang semakin menguat.
Tuntutan lainnya menegaskan agar pemerintahan Prabowo–Gibran fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, melakukan evaluasi kabinet, kembali ke semangat Reformasi 1998 dengan menolak dwifungsi ABRI, serta mendesak pengesahan UU Perampasan Aset untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Indonesia tidak boleh jatuh lebih dalam ke jurang empati. Pemerintah dan partai politik harus segera membuktikan keberpihakannya pada rakyat, bukan pada kepentingan sempit kekuasaan,” tutup Adi Wibowo, Ketua Harian Jarnas.Indo.
