Pesisir Barat (Netizenku): Gerakan alumni dan Himpunan Mahasiswa Dan Pemuda Pesisir Barat (HMPPB) yang melakukan gerakan peduli koin untuk SDN 3 Pesibar, dinilai mengusik kenyamanan pejabat di lingkungan Pemkab Pesisir Barat.
Pasalnya, Sekretaris HMPPB, Fibrian Andika, mengaku ada salah pejabat di lingkungan sekretariat kantor bupati yang menelepon dirinya langsung, dengan meminta HMPPB untuk bertemu langsung dengan sekretaris daerah.
\”Satu hari setelah kami melakukan aksi turun kejalan dengan aksi peduli koin di Bandar Lampung, ada seorang kabag yang menelpon saya langsung minta untuk ketemu dengan sekda, tapi saat ini banyak kawan-kawan mahasiswa tidak setuju,\” kata Pebrian, Senin (2/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu kata mahasiswa salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Lampung ini, mengatakan pihaknya juga sangat menyesalkan pemikiran kerdil salah satu kepala badan dilungkung Pemkab Lambar yang membuat tulisan di dinding facebook, bahwa aksi peduli koin yang dilakukan alumni dan mahasiswa tidak akan mampu membangun atau mengganti bangunan SDN III yang telah mereka rebut.
\”Mengatakan kami melakukan aksi peduli koin tidak cukup untuk membangun gedung SDN III membuktikan kerdilnya pemikiran pejabat Pesisir Barat, artinya aksi yang kami lakukan tidak dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap perampasan yang dilakukan oleh bupati,\” kata Pebrian.
Dijelaskannya, aksi Koin Peduli SDN III Pesisir Tengah itu, sebagai langkah moral yang diambil oleh alumni dan Mahasiswa, supaya kedepan dalam bertindak pemkab Pesisir Barat harus dengan perencanaan yang baik dan tidak menghamburkan uang rakyat.
\”Selain menghilangkan asset negara termasuk sarana pendidikan dan kesehatan, tindakan bupati juga menghambur-hamburkan uang rakyat, terutama untuk ganti rugi tanah dan bangunan. milik warga, padahal kalau pemkab membangun kantor di lahan yang telah dihibahkan masyarakat sudah cukup untuk membangun kantor yang mereka (bupati,red) inginkan,\” beber mahasiswa ini.
Menurut Pebrian, pihaknya telah sepakat menunggu respon pemerintah terhadap berbagai kritikan masyarakat dari berbagai elemen, kalau tidak ada kerja nyata dalam waktu yang cepat kami akan melakukan aksi ke jalan untuk melakukan aksi demo di Pemkab dan DPRD Pesisir Barat.
\”Sampai sekarang respon pemkab hanya sebatas mencela aksi yang kami lakukan dan meminta untuk melakukan musyarah, sementara yang kami inginkan adalah Pemkab dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan aturan segera mengganti bangunan untuk adik-adik kami belajar dengan nyaman,\” tandasnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, akibat siswa-siswa SDN III Pasar Krui harus mengikuti ujian tengah semester di halaman sekolah tempat mereka menumpang belajar akibat gedung sekolahnya diratakan dengan tanah karena akan di bangun kantor bupati, alumni sekolah yang berdiri sejak 1910 tersebut melakukan gerakanmoral dengan mengumpulkan koin peduli.
Bangunan lain yang juga ikut menjadi korban pembangunan kantor bupati dan DPRD yakni, SMPN I Pesisir Tengah, Puskesmas Krui, Koramil Balikbukit, Kantor Pos, Kantor Cabang Kejaksaan, rumah dinas camat Pesisir Tengah, serta puluhan miliar rupiah untuk membayar ganti rugi bangunan dan tanah milik warga setempat. (Iwan)
