Bandarlampung (Netizenku.com): Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) menggagas program Keluarga Sadar Demokrasi (Kadarsi) yang secara prinsip dan substansi mengadopsi program-program penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu.
Dosen FISIP Jurusan Ilmu Pemerintahan Unila, Darmawan Purba SIP MIP, menjelaskan kapasitas lembaga formal penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu memiliki keterbatasan untuk menjangkau masyarakat luas.
“Kenapa mahasiswa? Karena mereka bisa digerakkan melalui kebijakan penyelenggaraan pendidikan, punya jiwa patriotisme, spirit sukarelawan, dan yang pasti mereka juga punya cita-cita ke depan, ingin menjadi pemimpin, ingin Indonesia, khususnya Provinsi Lampung, lebih baik,” kata dia di Bandarlampung, Selasa (14/12).
Darmawan Purba menyampaikan program Kadarsi digagas berdasarkan fakta di lapangan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap partai politik berada di angka yang kritis, dan budaya permisif masyarakat terhadap politik transaksional.
“Anak-anak muda jangan benci dan apatis justru harus mengembangkan partai politik,” ujar dia.
Menurut Darmawan Purba, program Kadarsi menjadi program save political party atau menyelamatkan partai politik, karena satu-satunya lembaga secara konstitusional yang diberikan hak untuk membentuk negara adalah partai politik.
“Kita berharap partai politik menjadi bagian dari proses pembinaan. Tidak mungkin meninggalkan partai politik karena tidak mendapatkan kepercayaan publik,” kata dia.
Baca Juga: Ketidakpercayaan pada Parpol Ancam Partisipasi Pemilih
Terkait politik transaksional, Darmawan Purba menjelaskan berdasarkan hasil survei yang dilakukan, generasi muda di usia mahasiswa relatif terjaga dari money politics.
“Dengan kondisi tersebut, maka kita coba dengan pendekatan perkuliahan. Proses pendidikanlah yang kita yakini bisa menjadi jalan bagi perubahan di masa yang akan datang,” ujar dia.
Perguruan tinggi, lanjut Darmawan, memiliki peluang yang lebih besar, mudah, dan efisien, terlebih mahasiswa merupakan merupakan anak-anak bagian dari keluarga.
“Jika mahasiswa menjadi agen Kadarsi maka akan ada ribuan keluarga yang tersosialisasi, teredukasi, melek politik,” kata dia.
Sejauh ini, konsep program Kadarsi masih dalam bentuk sederhana dan diharapkan bisa lebih matang lagi dalam perencanaan agar bisa dimunculkan ke publik dan disinkronkan dengan program Merdeka Belajar.
“Bukan hanya FISIP, seluruh mahasiswa punya tanggung jawab membangun demokrasi yang berkualitas,” pungkas dia. (Josua)
