Bandarlampung (Netizenku.com): Pengujian UU Pemilu yang diajukan dua komisioner KPU RI, Eva Novida Ginting Manik dan Arief Budiman selaku Pemohon kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Senin (16/8) siang.
Penasihat hukum Pemohon, Fauzi Heri dan Juendi Leksa Utama, menyampaikan dalam persidangan perbaikan permohonan diajukan bersamaan dengan penambahan bukti surat untuk menguatkan alasan-alasan permohonan.
Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim MK yakni Prof. Saldi Isra dan Prof. Enny Nurbaningsih serta Dr. Suhartoyo langsung dari gedung MKRI dengan perkara Nomor: 32/PUU-XIX/2021.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sampaikan juga 79 bukti surat untuk menguatkan posita bahwa DKPP dalam melaksanakan tugasnya seringkali melakukan abuse of power,” ujar Fauzi dalam siaran pers yang diterima Netizenku.com, Senin (16/8) sore.
Fauzi Heri mengatakan pada persidangan sebelumnya, bukti yang disampaikan berjumlah 73 bukti surat. Sedangkan, dalam perbaikan yang akan dibahas dalam rapat permusyawaratan Hakim (RPH) MKRI berjumlah 79 bukti setelah dikurangi 16 bukti surat dan penambahan 23 bukti surat.
Baca Juga: Arief Budiman dan Evi Novida Serahkan Perbaikan Pengujian UU Pemilu ke MK
Mantan Ketua KPU Kota Bandarlampung ini menyimpulkan, bahwa ketentuan Pasal 458 ayat (13) bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 22E Ayat (5), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
Hal itu dikarenakan sifat putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah membuat kelembagaan DKPP menjadi superior atas penyelenggara pemilu lainnya, hilangnya mekanisme check and balances terhadap DKPP, dan abuse of power DKPP telah mendistorsi kemandirian penyelenggara pemilu.
Menurut dia, hal tersebut mengakibatkan potensi pelanggaran atas asas pemilu, jujur dan adil, yang dapat bermuara kepada berkurangnya kredibilitas penyelenggaraan pemilu dalam melindungi hak asasi manusia berupa hak dipilih dan hak memilih.
Sifat final dan mengikat putusan DKPP juga telah menimbulkan kerancuan dalam perspektif hukum administrasi negara, perspektif konsep etika dan perspektif konsep hukum.
Oleh karena itu, permohonan Pengujian Undang-Undang ini layak untuk diterima dan dikabulkan.
Selain itu, pengacara konstitusi ini juga menambahkan bahwa pihaknya juga membahas terkait Urgensi Konstitusional Lembaga Negara Independen (KPU, Bawaslu, DKPP).
“Kami juga mengulas bagaimana Perbandingan DKPP dengan Lembaga Penegak Kode Etik Lainnya,” ujarnya.
Dalam permohonan, juga disampaikan perbandingan konsep peradilan cepat dalam Pemilu.
“Peradilan cepat penting mengingat ada potensi hak konstitusional warga negara yang akan terlanggar jika proses upaya hukumnya lama,” terangnya. (Josua)
