Fauzi Heri Serahkan 79 Bukti Surat Perkuat Abuse of Power DKPP

Redaksi

Senin, 16 Agustus 2021 - 16:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penasihat hukum Fauzi Heri (kanan bawah) dan Juendi Leksa Utama (kanan atas) bersama Pemohon, Arief Budiman dan Evi Novida Ginting Manik (kiri bawah) dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI, Senin (16/8) siang. Foto: Dokumentasi

Penasihat hukum Fauzi Heri (kanan bawah) dan Juendi Leksa Utama (kanan atas) bersama Pemohon, Arief Budiman dan Evi Novida Ginting Manik (kiri bawah) dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI, Senin (16/8) siang. Foto: Dokumentasi

Bandarlampung (Netizenku.com): Pengujian UU Pemilu yang diajukan dua komisioner KPU RI, Eva Novida Ginting Manik dan Arief Budiman selaku Pemohon kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Senin (16/8) siang.

Penasihat hukum Pemohon, Fauzi Heri dan Juendi Leksa Utama, menyampaikan dalam persidangan perbaikan permohonan diajukan bersamaan dengan penambahan  bukti surat untuk menguatkan alasan-alasan permohonan.

Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim MK yakni Prof. Saldi Isra dan Prof. Enny Nurbaningsih serta Dr. Suhartoyo langsung dari gedung MKRI dengan perkara Nomor: 32/PUU-XIX/2021.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami sampaikan juga 79 bukti surat untuk menguatkan posita bahwa DKPP dalam melaksanakan tugasnya seringkali melakukan abuse of power,” ujar Fauzi dalam siaran pers yang diterima Netizenku.com, Senin (16/8) sore.

Baca Juga  Sambangi Kantor Panwas dan KPUD Pesawaran, Ratusan Masa Sebut Panwas Masuk Angin hingga Tak Becus

Fauzi Heri mengatakan pada persidangan sebelumnya, bukti yang disampaikan berjumlah 73 bukti surat. Sedangkan, dalam perbaikan yang akan dibahas dalam rapat permusyawaratan Hakim (RPH) MKRI berjumlah 79 bukti setelah dikurangi 16 bukti surat dan penambahan 23 bukti surat.

Baca Juga: Arief Budiman dan Evi Novida Serahkan Perbaikan Pengujian UU Pemilu ke MK

Mantan Ketua KPU Kota Bandarlampung ini  menyimpulkan, bahwa ketentuan Pasal 458 ayat (13) bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 22E Ayat (5), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Baca Juga  KPK Bekali Calon Kepala Daerah dan Penyelenggara Pilkada

Hal itu dikarenakan sifat putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat telah membuat kelembagaan DKPP menjadi superior atas penyelenggara pemilu lainnya, hilangnya mekanisme check and balances terhadap DKPP, dan abuse of power DKPP telah mendistorsi kemandirian penyelenggara pemilu.

Menurut dia, hal tersebut mengakibatkan potensi pelanggaran atas asas pemilu, jujur dan adil, yang dapat bermuara kepada berkurangnya kredibilitas penyelenggaraan pemilu dalam melindungi hak asasi manusia berupa hak dipilih dan hak memilih.

Sifat final dan mengikat putusan DKPP juga telah menimbulkan kerancuan dalam perspektif hukum administrasi negara, perspektif konsep etika dan perspektif konsep hukum.

Baca Juga  Arief Budiman Diberhentikan Sebagai Ketua KPU RI Atas Aduan Eks Komisioner KPU Mesuji

Oleh karena itu, permohonan Pengujian Undang-Undang ini layak untuk diterima dan dikabulkan.

Selain itu, pengacara konstitusi ini juga menambahkan bahwa pihaknya juga membahas terkait Urgensi Konstitusional Lembaga Negara Independen (KPU, Bawaslu, DKPP).

“Kami juga mengulas bagaimana Perbandingan DKPP dengan Lembaga Penegak Kode Etik Lainnya,” ujarnya.

Dalam permohonan, juga disampaikan perbandingan konsep peradilan cepat dalam Pemilu.

“Peradilan cepat penting mengingat ada potensi hak konstitusional warga negara yang akan terlanggar jika proses upaya hukumnya lama,” terangnya. (Josua)

Berita Terkait

Bawaslu Bandarlampung Perketat Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pilkada 2024
Dinilai Anggap Remeh, KPU Bandarlampung akan Didemo 
RMD Resmikan Rumah Relawan
Partai Perindo Lampung Gelar Fit and Proper Test Calon Bupati dan Wakil Bupati Tubaba
Hanya 8 Parpol yang Terima Dana Hibah Pemkot Balam
Mantan Guru SMP Kenang Rahmat Mirzani Djausal: “Cerdas, Berakhlak, dan Aktif”
Gerindra Mantapkan Konsolidasi untuk Pemenangan Pilkada 2024 di Lampung
Ketokohan Parosil Berhasil Kantongi Rekomendasi PKB Maju Pilkada

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 16:12 WIB

Bupati Pesawaran Ajak Warga Wujudkan Pilkada Sehat dan Beradab

Kamis, 13 Juni 2024 - 15:29 WIB

M Nasir Siap Dampingi Aries Sandi Maju Pilbup Pesawaran

Senin, 10 Juni 2024 - 09:48 WIB

MPAL Lampung Dukung Pelaporan MPAL Pesawaran ke Kejari

Minggu, 9 Juni 2024 - 17:37 WIB

Tenun Talam Pesawaran Melenggang di Bali Fashion Parade 2024

Jumat, 7 Juni 2024 - 16:23 WIB

Perwakilan Masyarakat Adat Lampung Pesawaran Laporkan MPAL ke Kejari

Kamis, 6 Juni 2024 - 19:14 WIB

Paisaludin Serahkan Surat Tugas DPP PAN ke Nanda Indira

Kamis, 6 Juni 2024 - 11:13 WIB

Bupati Pesawaran Ikuti Pembukaan ITIF 2024

Kamis, 6 Juni 2024 - 08:55 WIB

Dituding Abal-abal, MPAL Pesawaran Bakal Dilaporkan ke APH

Berita Terbaru