Bandarlampung (Netizenku.com): Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman, serta anggota Evi Novida Ginting Manik mendaftarkan permohonan Uji Materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diterima Kepaniteraan MK dengan Nomor:2091/PAN.MK/VI/2021 pada Rabu (23/6) pagi.
Para Pemohon saat ini masih menjabat anggota KPU Periode 2017-2022 yang telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bersifat Final dan Mengikat. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 458 ayat 13 UU Nomor 7 Tahun 2017.
Kuasa hukum Pemohon, Fauzi Heri, mengatakan sifat putusan DKPP yang final dan mengikat telah nyata-nyata merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.
“Dengan keberadaan pasal itu, hak para Pemohon untuk melakukan upaya hukum di pengadilan terhalangi. Kami akan buktikan dengan 73 alat bukti yang sudah kami bawa,” tegas Fauzi yang didampingi Juendi Leksa Utama di Gedung MK.
Menurut penjelasannya, pada tahun 2013 telah ada Putusan MKRI Nomor 31/2013 sebagaimana didalilkan dalam halaman 73 yang menyatakan, untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak tepat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara pemilu yang diberi wewenang oleh undang-undang.
Untuk itu, sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan Putusan DKPP.
Adapun Keputusan Presiden, KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN.
Apakah Peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali Putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah kewenangan Peradilan TUN.
“DKPP bukanlah badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan,” ujar Fauzi Heri yang juga mantan Ketua KPU Kota Bandarlampung.
Dia menyebutkan, para Pemohon merasakan keresahan dan ketakutan selama melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu karena dibayangi tindakan sewenang-wenang oleh DKPP yang memiliki kekuasaan absolut dalam memberikan sanksi dan memberikan predikat pelanggar etika bagi seluruh penyelenggara pemilu.
Hal itu juga dirasakan oleh para penyelenggara pemilu lainnya dari pusat hingga daerah, dimana DKPP dengan sifat putusannya yang final dan mengikat telah menjelma sebagai lembaga yang menjadi momok menakutkan bagi penyelenggara pemilu.
Dia menilai dengan keberadaan sifat final dan mengikat putusan DKPP, tugas penyelenggaraan pemilu yang diemban oleh para Pemohon termasuk di dalamnya tugas untuk melakukan koordinasi, supervisi, dan arahan kepada KPU di daerah menjadi terkendala.
“KPU daerah yang secara hierarki merupakan bawahan dari KPU, lebih mendengarkan arahan DKPP karena takut mendapatkan sanksi daripada mengikuti arahan KPU yang notabene adalah atasannya langsung,” kata dia.
Diketahui kerugian konstitusional para Pemohon, yaitu Evi Novida Ginting pernah diberhentikan oleh DKPP dalam Putusan DKPP Nomor: 317-PKEDKPP/X/2019 tertanggal 18 Maret 2020.
“Meskipun Ibu Evi menang di PTUN. Namun DKPP tetap tidak mengakuinya sebagai anggota KPU. Secara tidak langsung mereka ingin mengatakan pengadilan tidak bisa mengoreksi putusannya,” kata Fauzi Heri.
Sedangkan Arief Budiman, lanjut dia, diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU RI atas laporan mendampingi Evi Novita Ginting saat mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta untuk melakukan upaya hukum.
“Apa yang salah dengan tindakan melakukan upaya hukum ke pengadilan dalam rangka mencari keadilan. Itu kan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi dan oleh karena itu, tindakan Pak Arief tidaklah tepat jika dinyatakan merupakan pelanggaran kode etik,” tutupnya.
Permohonan Pengujian Khusus pada ketentuan Pasal 458 ayat (13) dan pengujian terhadap sebagian frasa dan kata dalam Pasal 14 huruf m, Pasal 17 huruf m, Pasal 20 huruf m, Pasal 38 ayat (4), Pasal 93 huruf g angka 1, Pasal 97 huruf e angka 1, Pasal 101 huruf e angka 1, Pasal 105 huruf e angka 1, Pasal 137 ayat (1), Pasal 159 ayat (3) huruf d, Pasal 458 ayat (5), ayat (10), ayat (11) & ayat (14), serta Pasal 459 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD Tahun 1945. (Josua)
