Elemen Masyarakat Lambar Dukung Wacana Presiden Hapuskan Eselon III dan IV

Liwa (Netizenku.com): Elemen Masyarakat Lampung Barat, mendukung rencana Presiden RI Joko Widodo, menghapus jabatan eselon III dan IV, sehingga hanya ada satu jabatan di
setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni pejabat eselon II atau kepala OPD.

Praktisi hukum Lampung Barat, Zeplin Erizal, MH, berharap bupati Lampung Barat, menyiapkan strategi yang jitu, apabila penghapusan jabatan eselon III dan IV sampai tingkat kabupaten/kota, dengan pengangkatan pejabat eselon II betul-betul yang berkualitas dan berintegritas.

\”Kami mendukung wacana penghapusan jabatan eselon III dan IV, karena selain untuk efisiensi, juga dengan semakin sedikitnya jabatan, akan meningkatkan persaingan, dan apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah ingin daerahnya maju, tentu dalam mengangkat kepala OPD harus betul-betul orang yang berkualitas,\” kata Zeplin, Kamis (21/11).

Zeplin juga berharap, bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, untuk melakukan reformasi birokrasi, karena dengan pejabat yang ada saat ini dikhawatirkan tiga tahun kedepan Lampung Barat akan kolap (Bangkrut), karena tidak ada terobosan terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

\”Sampai sekarang kami belum melihat ada terobosan dari seluruh OPD terutama terkait peningkatan PAD, bahkan karena kelemahan managerial kepala OPD untuk pencapaian target PAD saja, mereka kesusahan, apalagi punya terobosan untuk over target,\” kata Zeplin, seraya mengatakan sampai saat ini masih ada OPD yang menyusun program copy paste.

Apalagi kata Zeplin, setiap Tahun Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAU), DID mengalami penurunan, dan setiap tahun terjadi rasionalisasi anggaran oleh pemerintah pusat antara 17-20 persen, sementara PAD stagnan dan dibeberapa sektor target selalu tidak tercapai.

\”Kalau kedepan tidak ada terobosan dari masing-masing OPD dalam penggalian sumber PAD serta tidak adanya pemanfaatan potensi SDA yang kita miliki, kami khawatir Lampung Barat akan bangkrut, dan anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membayar gaji dan beli ATK,\” jelasnya.

Karena kata dia, kemungkinan tahun-tahun yang akan datang pemerintah pusat akan terus melakukan rasionalisasi anggaran, dan apabila kepala OPD yang ada sekarang masih tetap dipertahankan, pihaknya pesimis Lampung Barat akan maju.

\”Bupati jangan menganggap remeh penurunan DAU, DAK, DID dan rasionalisasi anggaran, apalagi Lampung Barat sekarang sudah banyak menghabiskan anggaran hanya untuk pembuatan masterplan, cetak biru,  cetak ijo, cetak merah,  roadmap dan lain-lain, jadi bupati harus melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh,\” tandas Zeplin. (Iwan)