Bandarlampung (Netizenku.com): Dosen FISIP Universitas Lampung (Unila), Drs Budi Harjo MIP, menyebutkan demokrasi Indonesia berjalan ke arah liberal dengan aturan siapa kuat, dia menang.
Dalam Seminar Nasional bertajuk “Pemilu Berkualitas Menuju Pemerintahan Yang Berintegritas” Budi Harjo menuturkan demokrasi Indonesia dibayang-bayangi Demokrasi Rente.
“Penguasa memanfaatkan kekuasaannya untuk bisa bertahan menguasai pemerintahan,” kata dia dalam seminar yang digelar FISIP Unila, Rabu (8/12), dengan moderator Anggota Bawaslu Bandarlampung, Yahnu Wiguno Sanyoto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah yang berkuasa, kata Budi Harjo, menggerus sumber daya negara untuk membiayai politiknya agar berkesinambungan, yang konsekuensinya mendorong praktik KKN (kolusi, korupsi, nepotisme).
“Di sinilah para kapitalis bermain, sehingga memunculkan para predator politik; birokrat, politisi, pebisnis. Kemudian masyarakat memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan uang,” ujar dia.
Budi Harjo berharap pemilu tidak hanya menjadi agenda rutin dan seremonial melainkan momentum bagi perubahan dan perbaikan pengelolaan pemerintahan yang efektif.
“Pemilu berkualitas adalah pemilu yang jurdil, jujur dan adil, yang berlaku bagi seluruh stakeholder pemilihan,” kata dia.
Anggota Bawaslu RI Divisi Penyelesaian Sengketa, Rahmat Bagja, mengatakan pemerintahan yang berintegritas akan mendorong terwujudnya pemilu yang berkualitas untuk menyejahterakan masyarakat.
“Banyak yang mengkritisi, pemilunya bagus tapi pemerintahannya tidak berhasil menyejahterakan masyarakat,” ujar dia.
Pria kelahiran Kota Medan ini mengatakan hal tersebut memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemilu.
“Apakah kita mau berhenti pada pemilu yang berkualitas ataukah kita mau menuju pemerintah yang berintegritas melalui pemilu yang berkualitas? Tentu ini menjadi sebuah harapan,” kata dia.
Ketua KPU Lampung Erwan Bustami mengatakan Indonesia sebagai negara demokrasi, lanjut Erwan, membuka ruang bagi masyarakat berpartisipasi dalam proses dan tahapan pemilu dan pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Ini sangat penting dan urgent, seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat pengelolaan negara dalam demokrasi dan menikmati peluang keterlibatan dengan hak dan kewajiban yang sama,” kata dia.
KPU berkomitmen mewujudkan pemilu berkualitas untuk pemerintahan yang berintegritas. “Ini adalah harapan kita bersama,” ujar dia. (Josua)
