Diduga Halangi Sosialisasi Bapaslon, PPS Rawa Laut Terancam Sanksi Etik

Redaksi

Selasa, 22 September 2020 - 12:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal dipanggil KPU Bandarlampung untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu, Selasa (22/9).

PPS berinisial ES yang juga merupakan seorang Ketua RT 08 kelurahan setempat dalam sebuah video amatir berdurasi 3.39 menit terlihat menghalangi sosialisasi yang dilakukan salah satu tim bakal pasangan calon (bapaslon) di salah satu lokasi di pinggiran rel kereta api.

\”Ya memang seorang RT, ini lagi dipanggil oleh Ketua KPU (Dedy Triadi) bersama Koordinator Wilayah Pak Robiul,\” kata Ketua PPK Enggal, Yusli Maeel.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Divisi Teknis dan Humas KPU Bandarlampung Fery Triatmojo, saat dihubungi, mengatakan PPS dalam menjalankan hak tugas dan wewenang dibatasi oleh kode etik dan sumpah jabatan.

\”Siapapun penyelenggara dan apapun latar belakangnya kita sidang, kita berlakukan hak dan kewajiban kode etiknya sebagai penyelenggara,\” tegas Fery.

Perilaku kode etik penyelenggara, lanjut dia, baik adhoc maupun tetap, melekat dalam menjalankan tugas dan keseharian.

\”Salah satunya adalah netralitas, tidak partisan, ketika kemudian yang bersangkutan begitu, ya KPU Kota punya Dewan Etik,\” ujarnya.

KPU Bandarlampung memiliki Tim Etik untuk menangani pengaduan masyarakat terkait dengan partisan atau tidak netralnya penyelenggara.

Pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan meminta klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.

\”Dewan Etik itu pengadilan PPK/PPS oleh Tim Etik KPU Kab/Kota. Masyarakat bisa melaporkan ke KPU Kota dengan membawa identitas lengkap, dan laporannya nanti ditindaklanjuti untuk diklarifikasi,\” tutup dia. (Josua)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 16:50 WIB

Bupati Tubaba Perkuat UMKM, Salurkan KUR Super Mikro

Rabu, 5 Agustus 2026 - 16:33 WIB

Pemkab Tubaba Buka Ruang Kolaborasi, LDII Siap Dukung Program Prioritas

Rabu, 5 Agustus 2026 - 16:08 WIB

Bupati Novriwan Paparkan 5 Program Unggulan, Baznas Salurkan Beasiswa dan Bantuan Lansia

Rabu, 5 Agustus 2026 - 10:52 WIB

Sekda Tubaba Tekankan Optimalisasi dan Digitalisasi Retribusi untuk Perkuat PAD 2027

Selasa, 4 Agustus 2026 - 21:30 WIB

Selain Menjaga Kamtibmas, Bupati Tubaba Optimistis Kapolres Baru Dapat Perkuat Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani

Selasa, 4 Agustus 2026 - 16:37 WIB

Kapolres Tubaba Baru, Himmawan Ajak Personel Perkuat Soliditas dan Pelayanan kepada Masyarakat

Selasa, 4 Agustus 2026 - 15:33 WIB

Tubaba Memikat Desainer Dunia Naoto Fukasawa “Tubaba Bak Syurga”

Selasa, 4 Agustus 2026 - 15:11 WIB

Tubaba Jadi Contoh Daerah Lain Berkat Inovasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Berita Terbaru

Bandarlampung

Mayang: Sinergi Lintas Lembaga Kunci Perlindungan Masyarakat

Rabu, 5 Agu 2026 - 17:35 WIB

Lampung

Budiman As Minta 8.000 Aset Pemprov Lampung Diaudit Total

Rabu, 5 Agu 2026 - 17:30 WIB

Lampung

Imelda Dorong Kepastian Usaha Peternak Telur

Rabu, 5 Agu 2026 - 17:26 WIB

Tulang Bawang Barat

Bupati Tubaba Perkuat UMKM, Salurkan KUR Super Mikro

Rabu, 5 Agu 2026 - 16:50 WIB

Tulang Bawang Barat

Pemkab Tubaba Buka Ruang Kolaborasi, LDII Siap Dukung Program Prioritas

Rabu, 5 Agu 2026 - 16:33 WIB