Dana Kampanye Paslon Bisa Masuk Kas Negara

Redaksi

Rabu, 16 September 2020 - 15:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat kerja bidang hukum membahas tentang persiapan pelaksanaan penerimaan Laporan Dana Kampanye (LDK) di Hotel Emersia Bandarlampung, Rabu (16/9). Foto: Netizenku.com

Rapat kerja bidang hukum membahas tentang persiapan pelaksanaan penerimaan Laporan Dana Kampanye (LDK) di Hotel Emersia Bandarlampung, Rabu (16/9). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): KPU RI menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam mengawasi dana kampanye pasangan calon (paslon).

\”Pelibatan PPATK untuk menelusuri aliran uang, mengantisipasi pencucian uang, jadi lebih ketat lagi,\” kata Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi Lampung, M Tio Aliansyah, Rabu (16/9), di Hotel Emersia Bandarlampung.

\”Kalau di KPU daerah bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) itu pun melalui proses yang memenuhi persyaratan, jadi KAP yang bisa mengikuti penunjukan auditor itu, KAP yang sudah bersertifikat dalam melakukan audit dana kampanye,\” lanjut Tio.

Baca Juga  Momen Agustusan, Dewi Nadi Ajak Masyarakat Kibarkan Bendera Merah Putih

KPU RI bekerja sama dengan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) untuk melakukan sertifikasi.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye, besaran sumbangan dana kampanye dari perorangan, partai politik atau gabungan partai politik, dan badan hukum swasta dibatasi.

LDK diwajibkan bagi paslon yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota yang meliputi 3 tahap; Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Pada saat LPPDK nanti selesai, jelas Tio, LADK dan LPSDK, ini nanti akan diaudit oleh KAP yang independen untuk mengetahui berapa banyak paslon menerima sumbangan.

Baca Juga  MUI Imbau Masyarakat Awasi Politik Uang

\”Darimana asal sumbangannya, sah atau tidak sumbangan yang diterima, kemudian bagaimana penggunaannya, dan berapa total jumlah penggunaan dana kampanye pada masa kampanye yang berlangsung 26 September-5 Desember, akan diaudit,\” tegasnya.

Kemudian KPU akan menyerahkan LDK ke Kantor Akuntan Publik (KAP) setelah masa kampanye berakhir, dan KAP akan melakukan audit selama 14 hari.

Apabila saat diaudit ditemukan ada kelebihan sumbangan atau ada sumbangan yang berasal dari pihak-pihak yang tidak sah, akan disampaikan untuk dikembalikan kepada kas negara.

\”Dan bukti penyerahan pengembaliannya itu menjadi bukti yang harus diserahkan ke KPU untuk diserahkan ke KAP masing-masing,\” katanya.

Baca Juga  Tony Dinilai \'Pasang Badan\' untuk Nyonya Lee, Ketua Pansus: Emang Nyonya Lee itu Kader Mereka?

LDK pada tahap awal, akan diserahkan pada 26 September, sementara Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada 31 Oktober, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) diserahkan pada 6 Desember.

\”Harapan kami, KPU Kabupaten/Kota akan sosialisasi berkoordinasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing, kemudian paslon atau melalui LO \’Tim Penghubung\’ nya. Nanti akan membuat kesepakatan terkait dengan pembatasan dana kampanye,\” ujarnya.

Pembatasan dana kampanye di setiap 8 KPU Kabupaten/Kota bisa berbeda-beda karena indikatornya dari standar biaya umum (SBU) pemerintah daerah masing-masing. (Josua)

Berita Terkait

Koalisi Partai Non Parlemen Tubaba Resmi Dukung NONA
Ratusan Warga Antusias Ikuti Senam Sehat Iyay Mirza
BPM Bergerak Sosialisasikan RMD
Sapa RMD Bersinergi dengan Program Iyay Mirza untuk Menghidupkan UMKM dan Mengurangi Pengangguran
Bawaslu Lampung Imbau Masyarakat Tetap Rukun Meski Berbeda Pilihan 
Deklarasi Pekon Pengawasan Partisipatif, Upaya Bawaslu Tingkatkan Partisipatif Masyarakat 
Bawaslu Lampung Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif di Lamtim 
Walikota Minta ASN dan Warga Waspada Politik Uang

Berita Terkait

Rabu, 17 Juli 2024 - 17:02 WIB

Pemprov Bakal Gelar Upacara Peringatan Kemerdekaan ke 79 di Kota Baru

Rabu, 17 Juli 2024 - 15:43 WIB

Pj Gubernur Lampung: ASN Harus Memiliki Kemauan Untuk Maju

Rabu, 17 Juli 2024 - 15:30 WIB

Pj Gubernur Lampung Dorong Pengembangan Subsektor Peternakan

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:40 WIB

Pj Gubernur Lampung Kukuhkan Mighrul Lappung Bersatu

Selasa, 16 Juli 2024 - 16:27 WIB

Pj Gubernur Lampung Dorong Komitmen Serius dalam Pengelolaan PKB dan BBNKB

Selasa, 16 Juli 2024 - 15:16 WIB

Hingga Saat Ini Tidak Ditemukan Kecurangan PPDB di Lampung

Senin, 15 Juli 2024 - 15:43 WIB

Ombudsman Lampung Atensi Tidak Terjadi Perundungan Selama MPLS

Senin, 15 Juli 2024 - 15:39 WIB

Pj Gubernur Lampung Tinjau OJK dan Bank Lampung

Berita Terbaru

Pj Bupati Tubaba M Firsada, memberi arahan kepada para ASN di lingkup Pemkab setempat pada apel bulanan, Rabu (17/7/2024). (Arie/NK)

Tulang Bawang Barat

Sepekan, Tubaba Raih Berbagai Prestasi Tingkat Nasional

Rabu, 17 Jul 2024 - 20:39 WIB

Lampung Tengah

Tim Divkum Polri Pantau Implementasi HAM di Polres Lampung Tengah

Rabu, 17 Jul 2024 - 18:20 WIB