Calon Bupati Sijunjung Studi Kasus Putusan Bawaslu Lampung

Redaksi

Senin, 11 Januari 2021 - 15:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Bawaslu Kota Bandarlampung Gistiawan, Yahnu Wiguno Sanyoto, dan Asep Setiawan menerima kunjungan Calon Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, H Arrival Boy SH (dua dari kanan), Senin (11/1). Foto: Netizenku.com

Anggota Bawaslu Kota Bandarlampung Gistiawan, Yahnu Wiguno Sanyoto, dan Asep Setiawan menerima kunjungan Calon Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, H Arrival Boy SH (dua dari kanan), Senin (11/1). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Calon Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, H Arrival Boy SH melakukan studi kasus ke Provinsi Lampung dalam rangka mempelajari Putusan Bawaslu Lampung terkait pembatalan pasangan calon peserta Pilkada Bandarlampung Tahun 2020.

H Arrival Boy SH merupakan petahana, Wakil Bupati Sijunjung saat ini, yang berpasangan dengan dr Mendro Suarman.

H Arrival Boy SH-dr Mendro Suarman merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang didukung Partai Gerindra dan Perindo.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pilkada Sijunjung 2020 diikuti 5 pasangan calon dengan satu pasangan calon perseorangan dan 4 pasangan calon partai politik.

Berdasarkan hasil perolehan suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Benny Dwifa Yeswir-H Iraddatillah SPt, meraih suara terbanyak 27.301 suara.

Calon Bupati Benny Dwifa Yeswir merupakan anak kandung Bupati Sijunjung Yuswir Arifin.

Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 ini digugat oleh keempat pasangan calon lainnya hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baca Juga  Yutuber Dinilai Terburu-buru Cabut Gugatan di Mahkamah Konstitusi

\”Keempat paslon ini punya data yang sama dan sudah dilaporkan ke MK dan DKPP, bahkan pidananya kita sudah lapor ke Polres. Tapi saya lihat Gakkumdunya juga ada masalah, saya laporkan lagi ke Polresnya,\” kata Pak Boy sapaan akrab H Arrival Boy SH saat ditemui di Bawaslu Kota Bandarlampung, Senin (11/1) siang.

Pak Boy mencontohkan kasus pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LP2DK) Pasangan Calon Nomor Urut 3.

\”Batasan pelaporan LP2DK yang harus diselesaikan pukul 18.00 WIB, di sana sudah pukul 23.00 WIB malam masih diterima juga dan dibela sebagai pelaksana,\” ujar dia.

Dia menilai, ketegasan yang dibuat Bawaslu Lampung untuk memutuskan ada paslon yang tidak boleh lanjut dalam pilkada seharusnya ditiru oleh KPU dan Bawaslu Sijunjung.

\”Tidak boleh lanjut itu, dalam letter lex itu tegasnya Bawaslu Lampung harus dicontoh oleh kabupaten saya di Sijunjung. Sama kejadiannya dengan yang di sini, tapi di sini berani melakukan sementara di sana (Sijunjung) belum,\” kata dia.

Baca Juga  PKPI dan PBB Lamtim Dipastikan Absen di Pileg

Kehadiran Pak Boy di Bawaslu Kota Bandarlampung diterima anggota Bawaslu Gistiawan, Yahnu Wiguno Sanyoto, dan Asep Setiawan.

Pertemuan berlangsung di ruangan kerja Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa, Gistiawan.

\”Jadi saya sedang menginput data, yang terjadi di Bandarlampung, ternyata kasusnya tidak jauh beda dengan daerah saya. Saya dapat informasi, tahapan yang mereka lakukan adalah langsung dieksekusi.\”

\”Sekarang yang menjadi pertanyaan ada apa dengan KPU dan Bawaslu di sana (Sijunjung),\” tegas Pak Boy.

Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bandarlampung, Gistiawan, mengatakan kunjungan Pak Boy terkait Putusan Bawaslu Lampung dalam Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) Pilkada Bandarlampung.

\”Saya tadi menyampaikan bahwa ini Bawaslu Kota Bandarlampung, dia menyangka ini Bawaslu Provinsi Lampung,\” kata Gistiawan.

Baca Juga  Rycko, Eva, Yusuf Kohar Resmi Daftar ke KPU Bandarlampung

Menurut penuturan Pak Boy kepada Gistiawan, TSM di Pilkada Bandarlampung hampir mirip dengan di Pilkada Sijunjung.

\”Dia ini kan Wakil Bupati, kemudian Bupatinya memajukan anaknya, kalau dia melihat dan membaca di Youtube itu, (kasusnya) hampir sama. Tapi kenapa di sana tidak berani,\” ujar Gistiawan.

Dia menilai dari kasus yang terjadi di Pilkada Sijunjung berdasarkan penuturan Pak Boy, perbedaan penyelenggara dalam memutuskan perkara berhubungan dengan pemahaman penyelenggara dalam menerjemahkan hukum.

\”Pemahamannya mungkin berbeda walaupun Bawaslu ini sifatnya hierarki. Jadi ketika ada case persidangan di kabupaten/kota harus dikonsultasikan tidak bisa langsung hanya rapat pleno,\” ujar dia.

\”Kalau berdasarkan penuturan beliau, laporannya ke Bawaslu langsung ditolak. Mestinya kan ada kajian dulu, pengaduan ini masuk ke administrasi atau ke pidana,\” katanya. (Josua)

Berita Terkait

Umar Ahmad dan Sinyalemen Dukungan PDI Perjuangan
DPD PDI Perjuangan Santai Tanggapi Rumor Umar Ahmad-Edi Irawan
Menakar Politis Gen Z: Antara Idealism Tren dan Pragmatisme
Sirekap Dinilai Berpotensi Salah Baca Data, Penta Peturun: Saksi Harus Jeli
Jaringan Rakyat Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud
Besok, Mahfud MD ke Lampung
Dikunjungi Atiqoh, Relawan Wanita Tani Komitmen Dukung Ganjar-Mahfud
Atikoh Ganjar Bakal Syukuran Bareng Wanita Tani di Pringsewu

Berita Terkait

Rabu, 17 April 2024 - 20:41 WIB

Pj Bupati Tubaba Ziarah ke Makam para Raja

Rabu, 17 April 2024 - 14:25 WIB

Pj Bupati Tubaba Tinjau Kesiapan Pelayanan Puskemas

Rabu, 3 April 2024 - 14:54 WIB

Trend Positif, Tubaba Komitmen Tingkatkan Capaian Pembangunan

Selasa, 2 April 2024 - 18:27 WIB

Pj Bupati Tubaba Safari Ramadan di Masjid Al-Muttaqin Gunung Terang

Jumat, 29 Maret 2024 - 21:14 WIB

Kwarcab Pramuka Tubaba Gelar Ceramah Ramadan dan Buka Bersama

Kamis, 28 Maret 2024 - 16:28 WIB

Tubaba Akan Beri Bantuan Unggas Untuk Keluarga Beresiko Stunting

Kamis, 28 Maret 2024 - 14:10 WIB

Pemkab Tubaba Siap Salurkan THR Kepada 3256 Penerima

Kamis, 28 Maret 2024 - 13:56 WIB

DPRD Tubaba akan Hearing Terkait LKPJ Bupati Terhadap APBD 2023

Berita Terbaru

Ilustrasi THR. Foto: Ist.

Lampung

Disnaker Lampung Catat 13 Pengaduan Ikhwal THR

Jumat, 19 Apr 2024 - 19:59 WIB