Perum Bulog kembali menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai awal Ramadan atau Maret ini. Penyaluran beras tersebut sempat dihentikan sementara pada 7 Februari 2025.
Jakarta (Netizenku.com): PENYALURAN kembali beras murah tersebut atas instruksi Presiden Prabowo yang dimaksudkan agar stabilitas pangan dapat terus terjaga selama Ramadan sampai Lebaran nanti.
Seperti disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, keputusan itu berdasarkan hasil rapar koordinasi terbatas (rakortas) Kemenko Pangan. Adapun total penugasan ke Bulog adalah 150 ribu ton ke tiga zona mulai dari Aceh sampai Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikatakan Arief, SPHP beras Zona 2 dan 3 terlebih dahulu telah dijalankan bersamaan dengan peluncuran Operasi Pasar Pangan Murah mulai pada 24 Februari 2025. “Dengan ini pemerintah bersama Perum Bulog memastikan semua wilayah Indonesia akan menerima penyaluran beras dari program SPHP. Masyarakat dapat memperolehnya dengan harga yang lebih terjangkau sesuai yang ditetapkan pemerintah,” kata Arief dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Minggu (9/3/2025).
Ditambahkannya, dari total target penyaluran 150 ribu ton tersebut, untuk Zona 1 yang mencakup Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi dialokasikan sebanyak 50 ribu ton. Penyaluran untuk Zona 1 ini baru dimulai sejak 3 Maret sampai 29 Maret 2025.
Kemudian, Zona 2 yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, NTT, dan Kalimantan sebanyak 84,5 ribu ton. Terakhir, Zona 3 yang terdiri dari Maluku dan Papua dialokasikan 15,5 ribu ton. Periode penyaluran Zona 2 dan 3 dijalankan sejak 24 Februari sampai 29 Maret 2025.
Terkait saluran SPHP beras, Bulog diminta untuk menyalurkan melalui Operasi Pasar (OP) Pangan Murah yang dilaksanakan di jaringan kantor/gerai PT Pos Indonesia dan PT Pupuk Indonesia, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian, Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (HIMPUNI), dan dinas pemerintah daerah.
Tidak hanya itu, beras SPHP juga disalurkan melalui pedagang pengecer di pasar tradisional, pasar modern, kios pangan atau outlet binaan pemerintah daerah. Bulog juga diminta lebih mengoptimalkan ke pedagang eceran di pasar tradisional/pasar rakyat.
Untuk diketahui, realisasi SPHP beras di tingkat konsumen sebelum diberhentikan sementara pada 6 Februari yang lalu telah tersalurkan 89,2 ribu ton.
“Untuk harga jual di pasaran, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, dan tentunya dengan Satgas Pangan Polri akan melakukan pengawasan berkala. Ini demi masyarakat supaya dapat memperoleh beras SPHP sesuai dengan yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Untuk harga beras SPHP khusus yang dijual di OP Pangan Murah diberlakukan Rp 12.000 per kilogram (kg) pada zona 1. Untuk Zona 2, yakni Sumatera kecuali Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan, harganya Rp 12.300 per kg. Sementara harga di zona 3 Rp 12.600 per kg.
Selanjutnya, penjualan di tingkat pedagang pengecer diberlakukan sesuai ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium, antara lain Rp 12.500 per kg untuk wilayah Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan, lalu Bali dan Nusa Tenggara Barat serta Sulawesi.
Sementara harga Rp 13.100 per kg ditetapkan untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung lalu Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan. Terakhir, harga Rp 13.500 per kg untuk wilayah Maluku dan Papua. (*)
sumber: detik
