Bandarlampung (Netizenku.com): Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi melirik Sebalang, Tarahan Lampung menjadi lokasi dalam mengupayakan percepatan pembangunan Kawasan Industri Energi Terpadu (KIET).
Sebalang, sejatinya telah diusulkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS agar diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.
Arinal menjelaskan bahwa Tarahan Lampung memenuhi syarat efisiensi integrasi hilirisasi produk migas dan baja untuk dijadikan KIET. Hal ini mengingat lokasi Sebalang yang dekat dengan posisi konsentrasi konsumen, potensi dukungan lingkungan dengan potensi kedalaman (draft) navigasi sekitar 24m Low Water Spring (LWS), Potensi dukungan infrastruktur darat, ketersediaan Air Baku serta Potensi dukungan lingkungan yang cukup.
Lebih dari itu, lanjutnya, Lampung memiliki kemampuan luar biasa, mengingat Banten khususnya Cilegon memiliki daya dukung mempertahankan kawasan industri yang semakin menurun. Kemudian kawasan industri jabotabek juga kurang efisien.
Upaya tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD), yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lt. 2 Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Lampung, Bandarlampung, Selasa (3/9) siang.
Menurut Gubernur, Asosiasi Industri Olefin dan Plastik Indonesia mencatat lebih dari separuh kebutuhan Petrokimia dalam negeri berasal dari impor. Impor masih diatas 55% dari Kebutuhan Nasional. Sementara Permintaan produk petrokimia hulu yang meliputi polietilena (PE), polipropilena (PP), polistirena (PS) dan polivinil klorida (PVC) sepanjang tahun 2017 sebanyak 5,83 juta ton.
“Dari hampir 6 juta ton kebutuhan bahan baku petrokimia di dalam negeri tersebut, industri petrokimia di dalam negeri hanya mampu dipenuhi 2 juta ton. Sisanya harus impor, hal yang tak terhindarkan menjadi pemborosan devisa nasional,” jelasnya.
Arinal juga menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perindustrian terus mendorong pertumbuhan industri petrokimia di Indonesia karena berperan penting dalam memenuhi kebutuhan produksi di sektor manufaktur yang sifatnya padat modal, padat teknologi, dan lahap energi. Oleh sebab itu, pengembangan industri kimia perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah.
Oleh karena itu, selain menggalang komitmen para pihak pemangku kebijakan baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Gubernur Arinal berharap FGD ini dapat menggali potensi dukungan-dukungan dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek, sekaligus menginventarisir permasalahan dan solusi penyelesaiannya.
Sementara, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Budiharto Setyawan, menjelaskan bahwa pelaksanaan FGD ini sebagai bentuk sinergi antara Pemprov Lampung dan BI yang semakin baik dan terus meningkat. “FGD ini juga sebagai dukungan dari BI dalam meningkatkan perekonomian Provinsi Lampung,” jelasnya.
Budiharto berharap FGD ini mampu meningkatkan perekonomian dan investasi di Provinsi Lampung. (Leni)
