Liwa (Netizenku.com): Dukungan terhadap Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, meninjau kembali Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipercayakan menduduki jabatan eselon II, III dan IV mendapat dukungan dari ketua front rakyat Lampung Barat, Anton Cabara Ma\’as.
Menurut Anton, saat ini masih banyak pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Barat yang belum mampu mengaplikasikan atau menerapkan visi dan misi Bupati, terutama pitu program utama, yang akan membawa Lampung Barat menjadi kabupaten Lampung Barat Hebat.
\”Pitu program bupati yang menjadi visi dan misi, merupakan program jitu dalam melakukan dan menyejahterakan masyarakat Lampung Barat, tetapi sampai tahun kedua kepemimpinannya, masih banyak pejabat yang belum mampu menerapkan,\” kata Anton, Rabu (12/5).
Untuk itu kata Anton, rolling yang dilakukan setahun yang lalu, sudah cukup panjang untuk melakukan evaluasi, dan menurut pengamatan dilapangan masih banyak pejabat yang belum menunjukkan kinerja yang baik. Salah satu contoh program Lampung Barat tangguh bencana yang sudah dicanangkan, belum ada tindakan nyata dinas terkait.
\”Bupati sudah mencanangkan Lampung Barat sebagai kabupaten tangguh bencana, tapi sampai sekarang untuk dilingkungan perkantoran Pemkab dan sekolah yang ada di Lampung Barat belum ada jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam,\” jelas Anton, yang juga mengaku sampai saat ini belum melihat tanda penunjuk arah obyek wisata.
Kalau akan menilai masing-masing Satuan Kerja (Satker), apakah sudah ada perubahan, tentu belum, karena sampai saat ini sejumlah ruas jalan masih menjadi tempat parkir bagi masyarakat yang membuka usaha di jalan utama, artinya Dinas Perhubungan belum bekerja dengan maksimal.
Lanjut Anton, pihaknya banyak mendapat laporan dari masyarakat dalam penggunaan dana desa, perangkat Pekon belum transparan terhadap masyarakat, banyak program yang tidak tepat sasaran. Demikian juga dengan program seragam gratis yang sangat lambat penyalurannya.
Selain itu kata sumber ini, masih banyak keluhan dari ASN tentang lambannya proses kenaikan pangkat di BKD, termasuk belum diterimanya SK kenaikan pangkat priode bulan April, sehingga berpengaruh terdapat penyesuaian gaji akibat keterlambatan melakukan amprah.
\”Sebagian besar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) belum mampu bekerja dengan maksimal, dan sebelum penyusunan program TA 2020 bupati diminta untuk melakukan penataan ulang, bahkan kami setuju kalau ada yang dibebaskan dari tugas karena tidak mampu bekerja dengan baik dan tidak inovatif, dan sesuai dengan keinginan bupati yang ingin \”berlari\” dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Lampung Barat,\” ujarnya.
Masih menurut Anton, bahwa selama ini bupati Parosil Mabsus dan wakil bupati Mad Hasnurin, dalam bekerja tidak mengenal hari libur, sementara sebagian pejabat yang ada kalau hari libur tidak berada di Lampung Barat. \”Bupati harus menegaskan bahwa ASN yang akan diberikan amanah dan kepercayaan harus mendedikasikan dirinya untuk Lampung Barat 24 jam,\” tandas Anton, seraya berharap ASN yang ditempatkan sebagai pejabat di OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah yang mampu dan rajin. (Iwan)
