Mendengar kata taring, ingatan yang muncul di memori bukan macan, serigala atau drakula. Tapi malah bodyguard. Entah mengapa, semenjak muncul berita Taring bikin “barikade” di gedung dewan, kedua kata tadi -Taring dan bodyguard– seakan telah mengikat janji untuk saling berdekatan.
(Netizenku.com): BERAWAL dari sebuah berita. Eka Afriana, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bandarlampung, dipanggil dengar pendapat oleh Komisi IV. Ia dimintai keterangan perihal studi banding (tiru) sejumlah kepala SD ke Malang. Selain perjalanan yang dianggap tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang sedang getol mengencangkan ikat pinggang, terbetik kabar kembaran Walikota Eva Dwiana ini bukan melarang malah terkesan paling nemen mewujudkan perjalanan itu. Dalam konteks inilah wakil rakyat ‘ngajak’ ketemuan Eka. Mereka meminta penjelasan duduk persoalan sebenarnya.
Seperti banyak hearing sebelumnya, para wartawan yang meliput akan meminta keterangan pejabat publik yang dipanggil setelah rapat rampung. Istilahnya wawancara doorstop. Begitu pun terhadap Kadisdik Eka. Mulanya beberapa wartawan sudah siap mengajukan pertanyaan. Tapi mood mereka mendadak nge–drop. Lantaran ada fenomena yang mereka anggap janggal.
Para wartawan ini melihat ada beberapa orang yang tidak familiar berada di gedung dewan. Melihat gelagatnya orang-orang itu terkesan akrab dengan Eka. Bahkan, menurut cerita wartawan yang berada di sana, mereka berkerumun di dekat pintu untuk menyongsong Eka yang muncul dari dalam ruang hearing.
Dugaan ini tidak berlebihan. Karena nyatanya Eka tidak terganggu dengan keberadaan orang-orang itu. Bahkan terkesan nyaman. Keanehan berikutnya, Eka bersama kawanan itu bergegas menuruni anak tangga. Tak pelak, para wartawan yang sejak semula sudah merasa aneh dengan gelagat itu, hanya bisa terpaku menyaksikannya. Meski sebenarnya merasa dongkol lantaran keinginan untuk mewawancarai Eka tidak terlaksana.
Belakangan muncul berita dan cerita. Kumpulan orang-orang itu diketahui merupakan bagian dari organisasi Taring. Taring ternyata akronim dari organisasi pers pewarta dalam jaringan. Di sinilah titik persoalan mengerucut. Gerakan orang-orang yang menjadi bagian Taring di gedung dewan dianggap tidak mencerminkan sikap layaknya jurnalis. Itu setidaknya “terkesan” dari video singkat yang viral beredar. Tindak tanduk mereka malah cenderung mencerminkan bak bodyguard alias pengawal. Tak pelak banyak jurnalis angkat bicara tentang fenomena itu.
Secara umum penilaian para jurnalis menganggap minor atas perilaku orang-orang yang menyebut dirinya pewarta tersebut. Tidak sedikit pula wartawan sepuh angkat bicara. Mereka geram lantaran marwah jurnalis sudah di downgrade. Sudah dilecehkan bahkan terkesan diinjak-injak. Tidak sedikit pula yang mengusulkan menyurati Dewan Pers untuk menyatakan sikap keberatan bila media dari kumpulan orang itu sampai diloloskan verifikasi administrasi atau verifikasi faktual. Dewan Pers diminta untuk mengoreksi kembali, bahkan sudah sepantasnya untuk menggugurkan legitimasi tersebut bila sudah terlanjur dikeluarkan. Dewan Pers juga disarankan menolak usulan verifikasi dari media-media mereka. “Mereka bodyguard bukan wartawan!” begitu banyak penilaian yang mengemuka.
Merasa disudutkan, Taring -melalui jubirnya- menampik berbagai tuduhan yang diarahkan ke para anggotanya. Termasuk menepis tudingan telah menghalang-halangi tugas jurnalis. Bahkan Ketua Taring, Yusmar DS, menantang untuk melihat CCTV di gedung dewan pada saat peristiwa itu berlangsung. “Tidak ada satu pun wartawan yang mendekat ke pejabat untuk melakukan wawancara. Lantas dimana letak kami menghalang-halangi wartawan?” tukasnya.
Sahut-sahutan semacam ini terus berlangsung. Belakangan yang muncul ke permukaan justru ramai dengan pernyataan keberatan dari masing-masing pihak. Sebagian jurnalis yang masih sangat erat menggenggam kode etik jurnalistik dan memposisikannya sebagai sesuatu yang adiluhung tetap keukeh dengan sikap penolakannya. Sedangkan kubu Taring juga merasa keberatan telah dianggap menghalangi tugas jurnalis.
Saya pribadi berupaya melihat perkara ini berdasarkan fakta. Siapakah Taring itu? benarkah berisi para pewarta atau malah hanya sebatas pengawal seperti yang disebutkan. Menyimak pemberitaan pada website Smartnews.id disebutkan, Taring diresmikan sebagai organisasi pers pewarta pada 4 Januari 2025. Lalu pada 10 Januari 2025 melangsungkan pertemuan dengan Kadisdik Eka. Tak sekadar bertemu, kedua belah pihak juga bersepakat untuk bersinergi.
“Saya ingin adik-adik berani dan punya komitmen dalam menyampaikan kebenaran informasi di masyarakat. Wartawan harus bertanggung jawab dan profesional dalam menjalankan perannya sebagai pengawas publik,” begitu petuah Eka kepada jajaran pengurus Taring. Perlu diketahui, Eka juga didaulat menjadi Dewan Kehormatan Taring. Sebagai catatan peristiwa di gedung dewan yang ramai diperbincangkan itu berlangsung pada 28 Februari 2025.
Merunut rentetan peristiwa di atas sulit dipungkiri Taring memang memiliki kedekatan emosional dengan Kadisdik Eka. Tapi penjelasan Ketua Taring yang menampik tudingan telah menghalangi kerja jurnalis yang diperkuat dengan rekaman CCTV kiranya juga patut dihargai.
Namun saya melihat, Taring tidak cukup hanya mengajukan pembuktian via CCTV. Lebih lanjut Taring juga harus bisa membuktikan bahwa mereka benar kumpulan pewarta. Mestinya pasca hearing, Taring yang memiliki akses “karpet merah” ke Eka, dapat memberitakan apa isi hearing Disdik bersama Komisi IV. Taring juga hendaknya, melalui pemberitaan, dapat menjelaskan seputar penilaian miring publik terhadap pelaksanaan studi banding kepala-kepala SD di Bandarlampung. Kalau mau lebih paten lagi, Taring semestinya juga bisa mengakses data penggunaan dana BOS di tiap sekolah untuk dikabarkan ke publik.
Langkah itu semua, bagi Taring, bukan semata cerminan sebagai pewarta. Melainkan juga sebagai bentuk tabik dan patuh atas petuah yang disampaikan oleh Eka selaku Dewan Kehormatan Taring. Bukankah isi wejangan Eka sudah sangat terang benderang agar Taring “berani dan punya komitmen untuk menyampaikan informasi secara profesional, terutama dalam menjalankan peran sebagai pengawas publik”.
Berani atau mampukah Taring menjawab harapan Ketua Dewan Kehormatannya? Mari kita lihat bersama. Kalau Taring merasa perlu melibatkan para jurnalis lain untuk bersama-sama mewujudkan transparansi di dunia pendidikan, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandarlampung, dengan senang hati saya akan turut serta melakukan peliputan.(*)
