Andi Surya: Jika Tebukti, Paslon Bagi-bagi Duit Harus Didiskualifikasi

Redaksi

Jumat, 29 Juni 2018 - 14:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com):
Mencermati perkembangan hasil pilkada Lampung khususnya Pilgub terkait dugaan \’money politic\’ yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, Anggota DPD RI, Andi Surya, memberi pandangan agar rakyat Lampung bersabar menunggu hasil ketetapan KPU dan mendorong Bawaslu melakukan langkah-langkah penyelidikan atas pengaduan pelanggaran pilkada.

\”Mari kita sama-sama menunggu hasil ketetapan KPU meski pun saat ini sudah tersaji hasil hitung cepat oleh lembaga survey yang mengungkap perolehan suara calon pemimpin,\” ungkapnya.

DPD RI, menurutnya, dengan kewenangan pengawasan pilkada berdasar undang-undang terus memonitor perkembangan Pilkada Lampung. \”Kita hargai hitung cepat berdasar metodologi ilmu yang mempublish hasil pilkada dengan netral, namun juga ekses yang terjadi di lapangan berupa dugaan politik uang yang dilaporkan masyarakat harus menjadi perhatian bersama terutama Bawaslu,\” tambahnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dirinya juga meminta kepada seluruh pihak agar memberi kesempatan kepada Bawaslu Lampung untuk melakukan prosedur penyelidikan atas laporan bagi-bagi duit dari salah satu pasangan calon.

\”Jika hasil penyelidikan Bawaslu tidak terbukti, maka semua rakyat Lampung seyogyanya mendukung pasangan calon yang terpilih untuk memimpin pemerintahan provinsi ini. Namun, jika terbukti adanya money politic yang mencederai demokrasi pilkada Lampung, maka seyogyanya Bawaslu tegas menetapkan aturan diskualifikasi atau pembatalan bagi yang melakukan itu,\” tutup Andi Surya. (Rio)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Rabu, 13 Mei 2026 - 22:25 WIB

Pansus DPRD Lampung Soroti LKPJ 2026, Minim Data dan Indikator Kinerja

Selasa, 12 Mei 2026 - 19:56 WIB

DPRD Lampung Soroti Pengawasan Lapak Kurban Musiman Jelang Iduladha

Selasa, 12 Mei 2026 - 19:14 WIB

Korban TPPO Dipulangkan, Dewi Mayang Suri Djausal Apresiasi Polda Lampung

Selasa, 12 Mei 2026 - 17:43 WIB

Rakerda 2026, Jihan Ajak Pramuka Perkuat Karakter Pemuda

Selasa, 12 Mei 2026 - 16:42 WIB

DPRD Lampung Dukung Proyek PSEL, Ubah 1.100 Ton Sampah Jadi Energi Listrik

Selasa, 12 Mei 2026 - 10:12 WIB

MBG Lampung 2026 Diprediksi Datangkan Rp12 Triliun

Senin, 11 Mei 2026 - 20:25 WIB

DPRD Lampung Siapkan Raperda Urban Farming

Senin, 11 Mei 2026 - 20:19 WIB

Gubernur Mirza Kawal Percepatan PSEL Lampung Raya

Berita Terbaru

Lampung Selatan

Pemkab Lampung Selatan Percepat Transformasi Sistem Kerja ASN

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:41 WIB

Lampung Selatan

Lampung Selatan Tuntaskan 99,9 Persen Imunisasi Zero Dose 2026

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:38 WIB

Tulang Bawang Barat

Kementan Salurkan Bantuan Tebu, Kopi, dan Kakao untuk Petani Tubaba

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:11 WIB