Bohir sesungguhnya adalah rakyat jelata. Publik mesti paham kalau pembiayaan pemilu ditanggung negara. Duit negara salah satunya dari pajak yang disetorkan rakyat. Jadi jangan pernah kepala daerah terpilih nantinya petantang-petenteng. Lantaran untuk mereka sampai menduduki singgasana kekuasaan itu diongkosi oleh rakyat.
(Netizenku.com): Realitas ini hendaknya dicamkan benar oleh warga di Kabupaten Pesawaran. Lantaran untuk “sekadar” menentukan siapa bupati-wakil bupati mereka, negara mesti merogoh kocek dalam-dalam. Bahkan pemilihan mesti diulang.
Asal tahu saja untuk menggelar pemilukada serentak 2024 lalu biaya yang dianggarkan mencapai Rp28 miliar. Sialnya, sudahlah menghabiskan dana besar, pelaksanaannya tidak becus. Buktinya, ada Pemilihan Suara Ulang (PSU). Dan untuk menggelar PSU 24 Mei 2025 mendatang diperkirakan perlu tambahan ongkos Rp23,2 miliar.
Kenapa hasil pemilukada 2024 mesti dianulir? ah, sudahlah. Semua juga sudah tahu jalan ceritanya. Tapi apakah masyarakat Kabupaten Pesawaran menyadari, ketidakbecusan pelaksanaan pemilukada lalu sesungguhnya telah melecehkan harkat martabat seluruh warga di wilayah yang memiliki semboyan Andan Jejama itu.
Benar kemarin ada pihak yang bersiasat. Tapi mengapa penyelenggara dan pengawas begitu mudah terkelabui sampai tak mampu mengendus siasat itu semenjak awal.
Padahal mereka dibayar untuk pasang mata buka telinga agar siasat-siasat semacam itu tidak bisa diloloskan. Terlebih upah yang digelontorkan bukan sedikit. Diulang, TIDAK SEDIKIT. Lantas apa pernah terbersit di benak “para petugas” itu telah melukai harga diri masyarakat Pesawaran. Wallahualam bissawab.
Kalau pemahaman ini benar-benar sudah menyantol di pikiran warga pemilik suara pilih, hendaknya itu mampu melahirkan sikap bermartabat. Sikap yang tidak terpengaruh oleh berapa banyak logistik kampanye yang diiming-imingi calon kandidat. Sikap yang murni semata-mata demi perbaikan kampung halaman, Pesawaran.
Memang, bukan perkara mudah untuk menegakkan kepala tanpa takluk dengan “gula-gula” yang disodorkan kandidat jahat. Apalagi di zaman serba sulit seperti sekarang. Tapi warga Pesawaran adalah warga terhormat yang memiliki harga diri tak terbeli. Harga diri yang diajarkan dan diwariskan nenek moyang mereka.
Mungkin, warga Pesawaran sekarang tak pernah mampu membalas budi luhur dan kebaikan-kebaikan nenek moyang, dan yakinlah para pendahulu juga tidak menuntut timbal balik. Tapi setidaknya jangan pula membikin mereka malu lantaran pewarisnya tidak mampu menjaga harga diri para leluhur.
Sangat tidak sepadan jiwa-jiwa berbudi luhur itu ditukar minyak goreng atau sembako atau duit Rp200 ribu. Karena Bumi Andan Jejama sudah dikaruniai anugerah besar oleh pencipta-Nya yang telah menghidupi anak cucu warga Pesawaran.
Bukankah pula penggoda ke jalan tidak benar adalah watak sejati setan? Tidaklah keliru pula bila ada kandidat pemilukada yang berupaya menggoda pemilik “suara Tuhan” dengan politik uang atau sembako sesungguhnya adalah utusan setan. Maka, sikap mulia yang perlu diambil untuk menyikapi godaan tersebut adalah: Lawan! (*)
