Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, bersiap memiliki Sekolah Rakyat berkonsep asrama yang diproyeksikan menampung hingga 2.520 peserta didik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Tulang Bawang Barat (Netizenku.com): Program yang diinisiasi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI tersebut ditargetkan mulai memasuki tahap pembangunan fisik pada November atau Desember 2026.
Kepala Dinas Sosial Tubaba Nurkholis Majid, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Daniel Azly, mengatakan Tubaba masuk dalam rencana pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III batch a berdasarkan Surat Menteri Sosial RI Nomor S-866/MS/PR.01.04/7/2026 tentang Usulan Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap IIIa dan Pengembangan/Peningkatan Kapasitas Sekolah Rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah, untuk Kabupaten Tubaba kita mendapat informasi akan masuk Tahap III batch A bersama beberapa kabupaten lainnya di Lampung, di antaranya Lampung Utara, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah. Saat ini persiapan masih dilakukan, terutama pemenuhan readiness criteria atau kriteria kesiapan pembangunan,” kata Daniel saat dikonfirmasi, Senin (10/8/2026).
Sekolah Rakyat tersebut akan dibangun di Tiyuh Kantong Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, tepat di samping gedung Perpustakaan Daerah. Pemkab telah menyiapkan lahan seluas sekitar 9,4 hektare yang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 08.13.05.01.4.00018.
Saat ini, persiapan lokasi memasuki tahap teknis, termasuk penentuan batas wilayah dan titik koordinat. Pemkab Tubaba juga masih menyelesaikan kesesuaian tata ruang serta sejumlah dokumen pendukung, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
Pemkab menargetkan seluruh kriteria kesiapan tersebut dapat dirampungkan paling lambat pada minggu pertama Oktober 2026 sehingga pembangunan fisik dapat dimulai sesuai target pada akhir tahun.
Jika terealisasi, Sekolah Rakyat Tubaba akan memiliki kapasitas sekitar 2.520 siswa yang terbagi dalam 72 rombongan belajar. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA diproyeksikan memiliki 24 rombongan belajar.
Konsep pendidikan yang diterapkan berbeda dengan sekolah reguler karena menggunakan sistem boarding school. Peserta didik akan tinggal di asrama dan menjalani pendidikan sekaligus pembinaan dalam satu lingkungan.
“Yang menjadi daya tarik utama program ini adalah seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik akan ditanggung melalui skema beasiswa penuh,” ucapnya.
Peserta didik tidak hanya memperoleh pendidikan, tetapi juga fasilitas asrama, makan dan minum, pakaian, perlengkapan sekolah, serta kebutuhan pendukung lainnya selama mengikuti program.
Penerimaan siswa pun tidak menggunakan mekanisme PPDB seperti sekolah pada umumnya. Pemerintah akan menjangkau calon peserta didik berdasarkan data Kementerian Sosial.
Prioritas utama diberikan kepada anak dari keluarga yang masuk kelompok desil 1 dan 2 berdasarkan data kesejahteraan sosial. Kelompok desil 3 dan 4 juga dapat menjadi sasaran sesuai ketentuan program.
Untuk tahap awal, anak-anak yang berasal dari Tubaba akan menjadi prioritas. Apabila kuota masih tersedia, peserta didik dari kabupaten atau kota lain dapat diterima sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Pengelolaan Sekolah Rakyat dilakukan langsung Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI, termasuk perekrutan guru, wali asuh, tenaga pendukung, dan petugas keamanan. Sementara itu, Pemkab berperan mendukung kesiapan lokasi, koordinasi, pemenuhan persyaratan yang menjadi kewenangan daerah, serta sosialisasi kepada masyarakat,” jelas Daniel.
Skema tersebut membuat Sekolah Rakyat tidak hanya diproyeksikan sebagai fasilitas pendidikan baru, tetapi menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dengan sistem pendidikan berasrama dan dukungan kebutuhan dasar selama menempuh pendidikan, program ini diharapkan dapat mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini berpotensi membuat anak dari keluarga kurang mampu kesulitan memperoleh pendidikan yang layak.
Pemkab Tubaba berkomitmen mempercepat seluruh persiapan yang menjadi kewenangan daerah. Sosialisasi kepada masyarakat juga akan diperkuat setelah pembangunan resmi dimulai agar calon penerima manfaat memahami tujuan dan mekanisme program.
“Pemkab Tubaba akan mendukung seluruh tahapan persiapannya. Sosialisasi juga akan ditingkatkan setelah pembangunan resmi dimulai agar masyarakat memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme penerimaan peserta didik,” pungkas Daniel.(*)
Editor : Arie
