Bila pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 telah memasukkan anggaran Rp9 triliun ke Lampung, maka tahun ini Kepala Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan MBG, Saipul, memprediksi akan beredar anggaran Rp12 triliun pada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Lampung.
(Netizenku.com): Pernyataan itu menanggapi pemaparan yang disampaikan salah satu Komisioner Sekber (Sekretariat Bersama) tiga konstituen Dewan Pers Provinsi Lampung, Hendri Std, pada Sarasehan bertajuk “Lampung Mau Dibawa Ke Mana?” Yang dihelat di Hotel Radisson, Senin (11 Mei 2026).
Dalam uraiannya Hendri mengomparasi antara anggaran Rp1 triliun hasil utang yang digunakan Pemprov Lampung untuk membangun infrastruktur jalan pada tahun ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain Gubernur dan Wakil Gubernur turun langsung memantau pelaksanaan pengerjaan pembangunannya, kepala daerah beserta perangkatnya juga harus memikirkan cara membayar utang tersebut beserta bunganya.
“Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri bagi Pemprov Lampung. Sementara ada anggaran besar dari MBG setiap bulan masuk ke Lampung melalui SPPG dan statusnya bukan hutang.
Lantas bagaimana upaya pemerintah daerah memanfaatkan aliran dana besar tersebut agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan daerah Lampung, bukan hanya sekadar numpang lewat lalu secara cepat uangnya ke luar lagi dari Lampung?” urai Hendri.
Dalam penjelasannya Saipul menyampaikan, Gubernur Mirza sudah bersurat kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, untuk melakukan MoU.
“Atas usulan Gubernur Lampung, MoU itu berisikan mewajibkan seluruh SPPG untuk bermitra dengan lembaga ekonomi setempat. Seperti koperasi, BumDes, gapoktan, dan UMKM. Ini baru Lampung yang pertama kali mengusulkan. Sekarang suratnya sudah masuk ke BGN,” kata Saipul.
Dengan terjalinnya kemitraan antara SPPG dengan berbagai lembaga ekonomi tersebut diharapkan uang dari MBG bisa juga dinikmati oleh pelaku ekonomi lokal.
Saipul mengungkapkan, tidak akan terjadi kemitraan serupa itu bila tidak diwajibkan. “Saya punya pengalaman langsung tentang itu. Sebagai ketua satgas saya pernah memfasilitasi upaya kemitraan di Lampung Timur. Saat itu ada BUMDes yang siap memasok kebutuhan pangan untuk MBG. Tetapi SPPG-nya menolak karena sudah menjalin kerja sama dengan pihak lain. Itu fakta di lapangan,” terangnya.
Oleh karena itu, imbuh Saipul, melalui Satgas MBG Lampung yang berisikan berbagai OPD (organisasi perangkat daerah) nantinya akan aktif memberi pembinaan kepada lembaga-lembaga ekonomi setempat.
Tujuannya agar lembaga ekonomi lokal memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan SPPG setelah kemitraan itu nantinya bisa terwujud. “Gubernur sangat konsen akan hal ini,” katanya.
Keberpihakan Ekonomi Lokal
Pada bagian lain Donny Irawan, yang juga Komisioner Sekber, menyoroti nasib para produsen telur lokal yang harus bersaing dengan membanjirnya telur dari luar Lampung.
“Banyak produsen telur di Lampung mengeluhkan masifnya distribusi telur dari luar, contohnya Palembang. Kalau SPPG cenderung membuka kerja sama dengan pihak luar, akhirnya produsen telur lokal yang dirugikan. Padahal dari segi harga produsen lokal sangat bisa bersaing. Sebenarnya juga telur dari kita sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan SPPG di Lampung,” terangnya.
Dirinya juga menyambut baik niatan Pemprov Lampung yang mendorong terwujudnya kemitraan antara SPPG dan lembaga ekonomi setempat, sehingga pada akhirnya akan terbentuk ekosistem ekonomi lokal.
Sementara Ahmad Novriwan, selaku Komisioner Sekber, mengungkapkan bahwa Sekber yang mewadahi ketiga asosiasi media siber konstituen Dewan Pers di Lampung ini, akan memberi perhatian terhadap banyak hal yang menyangkut kepentingan publik secara luas.
“Fokus kami ke MBG ini sebagai langkah awal. Sekber juga nantinya akan menyoroti berbagai topik, semisal perkara tambang liar, kebijakan pemerintah dan persoalan publik lainnya,” paparnya.
Dia menegaskan pemerintah atau pihak lain tidak perlu merisaukan langkah yang akan diambil Sekber. “Kalau kebijakan dan pembangunan sudah sesuai ketentuan ya tidak perlu resah.
Karena kami hanya ingin mendudukkan persoalan pada tempatnya. Kecuali yang bersangkutan memang merasa sudah melenceng dari jalurnya. Tentu kami akan bersikap,” pungkas wartawan senior ini, sambil berharap masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam melakukan kontrol sosial. (*)
