Anggota Komisi I DPRD Lampung, Reza Berawi, meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Polda Lampung hingga jajaran Polres dan Polsek, lebih giat melakukan pengamanan wilayah.
Lampung (Netizenku.com): Pernyataan tersebut disampaikan menyusul tewasnya anggota Intelkam Polda Lampung, Brigadir Arya Supena, yang ditembak pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Bandar Lampung pada Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, kasus tersebut serta maraknya aksi pencurian yang terjadi pada siang hari menunjukkan tingkat kerawanan kriminalitas yang semakin meningkat, sementara upaya penanganan dinilai belum optimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kasus ini dan kasus-kasus pencurian di siang hari mengindikasikan bahwa tingkat kerawanan semakin meningkat, sementara upaya penyelesaian dan penanganan belum optimal,” ujar Reza saat diwawancarai di ruang Komisi I DPRD Lampung, Senin (11/5/2026).
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu mendorong kepolisian mengambil langkah lebih tegas serta memperkuat upaya preventif melalui edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terulangnya tindak kejahatan serupa.
Ia juga meminta kepolisian aktif membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga tokoh agama.
Selain itu, Reza menilai aparat perlu memetakan akar persoalan kriminalitas, apakah dipicu faktor ekonomi atau penyebab lain, agar penanganan lebih efektif.
“Kalau berbasiskan ekonomi maka Polri, dengan penguatan pemerintah daerah, juga dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru,” tegasnya.
Terkait maraknya penggunaan senjata api dalam sejumlah kasus kejahatan di Bandar Lampung, Komisi I DPRD Lampung berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kapolda Lampung dan jajaran terkait.
Menurut Reza, sejumlah persoalan lain juga akan dibahas dalam RDP tersebut, di antaranya kasus meninggalnya Muslimat NU di Lampung Timur, potensi konflik agraria, serta aktivitas tambang ilegal di Lampung.
“Semua persoalan ini memerlukan diskusi yang mencari solusi sehingga semuanya bisa terselesaikan,” pungkasnya. (*)
