Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) mengkritik rencana Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang berencana kembali mengajukan pinjaman sebesar Rp80 miliar ke Bank BJB Jawa Barat pada tahun 2025. Pinjaman tersebut diduga untuk menutupi kekurangan anggaran daerah.
Pesawaran (Netizenku.com): Ketua AMP, Saprudin Tanjung, menyebut langkah tersebut sebagai tindakan yang konyol dan berpotensi menghambat percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Pesawaran.
“Rencana Pemkab untuk kembali berutang saya anggap sebagai langkah panik, bukan solusi atas persoalan defisit akut yang sedang dihadapi,” ujar Tanjung, Rabu (16/7/2025).
Ia menilai, berkaca dari pinjaman sebelumnya dengan nominal serupa, tidak ada perubahan signifikan yang terjadi. Justru, kondisi keuangan daerah semakin memburuk.
“Defisit keuangan bukannya membaik, malah semakin parah,” imbuhnya.
Tanjung menyarankan agar Pemkab lebih fokus pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melakukan efisiensi anggaran, serta mengurangi kebutuhan yang tidak mendesak. Ia juga mendorong optimalisasi kinerja Panitia Khusus (Pansus) PAD yang akan dibentuk nantinya.
Sebagai contoh, ia menyoroti penggunaan kendaraan dinas mewah oleh para pejabat, meskipun hanya disewa, padahal kendaraan sebelumnya masih layak pakai.
“Solusinya, tingkatkan PAD secara maksimal dan hentikan kegiatan-kegiatan seremonial yang tidak penting dan bukan prioritas,” tegas Tanjung.
Lebih lanjut, ia menyebut ironi di mana para pejabat menikmati fasilitas mewah, sementara iuran BPJS masyarakat justru tidak terbayarkan.
“Ini kan kacau, rakyat kesusahan, tapi pejabatnya enak-enakan,” katanya.
Tanjung menegaskan, jika Pemkab tetap memaksakan realisasi pinjaman tersebut, AMP akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan dan kepedulian terhadap kepentingan rakyat Pesawaran.
“Kalau Pemkab tetap bersikeras, kami akan turun ke jalan. Ini bentuk komitmen kami sebagai penyambung suara rakyat,” ujarnya.
Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap Fraksi PAN DPRD Pesawaran yang sebelumnya mempertanyakan urgensi pinjaman tersebut dalam rapat Paripurna DPRD terkait Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, Senin (14/7/2025).
“Kami sangat mendukung sikap Fraksi PAN yang mempertanyakan urgensinya, apalagi Pemkab belum menunjukkan upaya efisiensi dan peningkatan PAD,” pungkasnya. (*)
