Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (10/7/2025). Kunjungan ini difokuskan ke Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji.
Lampung Selatan (Netizenku.com): Kegiatan dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Rernard Abdul Haris. Ia disambut oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, unsur Forkopimda, dan sejumlah pejabat daerah lainnya.
Dalam kunjungan tersebut, seluruh pihak menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendorong pemberdayaan ekonomi desa. Kegiatan juga diisi dengan penyerahan bantuan alat pertanian serta uji coba alat mesin pertanian (alsintan) di lahan petani.
Wakil Bupati Lampung Selatan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat. Ia juga menyampaikan salam dari Bupati Radityo Egi Pratama yang sedang menjalankan agenda bersama KPK di Jakarta bersama Gubernur Lampung.
“Ini momen istimewa. Kehadiran pemerintah pusat adalah bukti nyata komitmen memperkuat sistem ketahanan pangan nasional melalui penguatan peran desa,” ujar Syaiful.
Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur di Kecamatan Palas yang masih memprihatinkan, dengan 70 persen jalan dalam kondisi rusak berat. Ia berharap ada perhatian dan intervensi dari pemerintah pusat.
Dalam paparannya, Syaiful menyebutkan potensi besar sektor pertanian di Lampung Selatan yang mencakup 38 ribu hektare lahan sawah dan 128 ribu hektare lahan kering. Beberapa capaian produksi strategis di antaranya:
- Padi: 335.112 ton (peringkat ke-4 Provinsi Lampung)
- Jagung: 824.197 ton (peringkat ke-2)
- Bawang merah: 4.000 kuintal (peringkat ke-2)
- Pisang: 5,7 juta kuintal (peringkat ke-1)
- Kelapa dalam: 20.340 ton (peringkat ke-1)
- Kelapa sawit: 9.918 ton (peringkat ke-6)
Meski begitu, sektor pertanian masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan alsintan, minimnya tenaga kerja, dan ancaman bencana alam yang memengaruhi produktivitas.
“Terima kasih atas bantuan combine harvester dari Kementerian Pertanian. Ini sangat membantu petani menekan biaya dan meningkatkan efisiensi,” katanya.
Wakil Gubernur Lampung dalam sambutannya menyoroti ironi desa sebagai penghasil utama komoditas pertanian justru masih menjadi kantong kemiskinan. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus dimulai dari desa.
“Program Desaku Maju hadir untuk menjawab kesenjangan ini,” ujarnya.
Program tersebut akan memfasilitasi desa dengan alat pertanian modern, mesin pengering (dryer), pelatihan teknisi, digitalisasi UMKM, hingga penguatan BUMDes. Ia juga menekankan pentingnya memberi nilai tambah pada hasil pertanian.
“Kalau 3 juta ton gabah hanya dijual dalam kondisi kering, nilainya Rp20 triliun. Tapi kalau diolah jadi beras premium, nilainya bisa mencapai Rp50 triliun,” ungkap Jihan.
Sementara itu, Rernard Abdul Haris menegaskan pentingnya pergeseran paradigma pembangunan dari sekadar pemberian bantuan menuju pemberdayaan yang berkelanjutan. Ia juga menyampaikan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan Ekstrem menjadi prioritas nasional.
“Paradigma harus diubah. Yang utama bukan sekadar bantuan, tapi pemberdayaan,” tegasnya.
Ia juga mengumumkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat berbasis asrama untuk anak-anak dari keluarga miskin di desa sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan simbolis combine harvester dari Kementerian Pertanian dan uji coba alsintan di lahan pertanian. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci menuju kemandirian pangan dan kesejahteraan petani. (*)
