Harga Pangan Melonjak, Kemendagri Minta Daerah Gerak Cepat

Suryani

Senin, 23 Juni 2025 - 17:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual, Senin (23/6/2025). Foto: Eko/NK.

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual, Senin (23/6/2025). Foto: Eko/NK.

Lonjakan harga pangan kian menekan masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menegaskan bahwa inflasi bukan sekadar angka statistik, melainkan realitas yang langsung dirasakan oleh rakyat di berbagai daerah.

Lampung Selatan (Netizenku.com): “IPH (Indeks Perkembangan Harga) memang jadi acuan, tapi ini bukan hanya masalah data di atas kertas. Kita harus kerja nyata, karena masyarakat sudah merasakan langsung harga yang terus naik,” tegas Tomsi saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual, Senin (23/6/2025).

Baca Juga  Jalan Bumi Daya–Trimomukti Diresmikan, Akses Ekonomi Meningkat

Rapat yang digelar Kemendagri itu juga diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan. Mereka hadir secara daring dari Ruang Bagian Perekonomian, Kantor Bupati Lampung Selatan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam arahannya, Tomsi menyampaikan kekhawatiran atas kenaikan harga sejumlah komoditas pangan utama seperti beras, daging ayam, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Kenaikan harga tersebut terjadi signifikan pada pekan ketiga Juni dan dianggap sebagai sinyal penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Baca Juga  IDS Sumatra 2026 di Lampung Selatan Digelar Tanpa APBD

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat sebenarnya telah mengantisipasi hal ini melalui kesepakatan bersama Bappenas terkait pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Namun, menurutnya, implementasi program tersebut masih belum optimal.

“Dua minggu lalu kita sudah sepakat SPHP segera dijalankan. Tapi memang, proses administrasi perlu dipercepat. Ini masih jadi pekerjaan rumah besar kita,” ujarnya.

Tomsi menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan semata-mata tugas pemerintah pusat. Ia meminta kepala daerah untuk aktif memantau dan menstabilkan harga secara langsung di lapangan.

Baca Juga  Pemkab Lamsel–Taspen Perkuat Layanan ASN di MPP

“Jangan menunggu. Kepala daerah harus bergerak cepat, pantau perkembangan harga, turun langsung ke lapangan,” imbuhnya.

Menjelang Iduladha dan tahun ajaran baru, Tomsi berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan.

“Harga di pasar adalah cermin kinerja kita. Jangan biarkan rakyat terus terbebani,” tutupnya. (Eko)

Berita Terkait

Zulhas Apresiasi IDS Sumatra 2026 Digelar Tanpa APBD
Petugas Kebersihan Tetap Siaga di Tengah Ramainya IDS Sumatra 2026
IDS Sumatra 2026 Dongkrak Pendapatan Pedagang Kecil
IDS Sumatra 2026 di Lampung Selatan Digelar Tanpa APBD
Widyya Turro, Putri Daerah Kalianda Tampil di IDS 2026
Dagangan Pedagang Asongan Ludes di IDS Sumatra 2026
Pemkab Lampung Selatan Percepat Transformasi Sistem Kerja ASN
Lampung Selatan Tuntaskan 99,9 Persen Imunisasi Zero Dose 2026

Berita Terkait

Jumat, 22 Mei 2026 - 16:04 WIB

Polres Pringsewu Gagalkan Tawuran Remaja, Tiga Pelaku dan Celurit Diamankan

Jumat, 22 Mei 2026 - 16:01 WIB

Wabup Pringsewu Buka Penyaluran Bantuan Pangan 2026 di Pardasuka

Kamis, 21 Mei 2026 - 18:03 WIB

Pemkab Pringsewu Apresiasi Perbaikan Jalan Provinsi oleh Pemprov Lampung

Kamis, 21 Mei 2026 - 17:58 WIB

LSM Trinusa Unras di DPRD dan Kejari Pringsewu, Polisi Fasilitasi Dialog

Rabu, 20 Mei 2026 - 23:26 WIB

Bupati Pringsewu Salurkan Bantuan Pangan untuk 693 KPM Rejosari

Selasa, 19 Mei 2026 - 10:52 WIB

Bupati Pringsewu Dukung Polda Lampung Tindak Tegas Pelaku Begal

Senin, 18 Mei 2026 - 13:44 WIB

Bupati Pringsewu Resmikan SDN 1 Gunungraya Jadi Sekolah Definitif

Rabu, 13 Mei 2026 - 22:20 WIB

Bupati Pringsewu Dorong Kesadaran Masyarakat melalui Sosialisasi Kebijakan Perpajakan Daerah

Berita Terbaru

Terindikasi banyak melenceng dari juknis, KPK “pelototi” program MBG. (Ilustrasi: Netizenku)

Celoteh

BGN Kelewat Pede, KPK Dengungkan “Tanda Bahaya”

Rabu, 27 Mei 2026 - 11:38 WIB

Lampung

DPRD Lampung Kritik Tajam LKPJ Pemprov 2025

Senin, 25 Mei 2026 - 21:49 WIB

Lampung Barat

Siswi SMAN 1 Liwa Raih Beasiswa Kedokteran Gigi Unsyiah

Senin, 25 Mei 2026 - 21:34 WIB