Pesawaran (Netizenku.com): Meskipun persoalan Camat Negerikaton, yang terganjal kasus pelanggaran pidana Pemilu pada kontestasi Pilkada Pesawaran, proses hukumnya telah dihentikan (SP3) oleh Gakkumdu Polres setempat dengan dalih tidak ditemukan cukup bukti. Tidak menghentikan pihak pelapor untuk meneruskan persoalan tersebut ke langkah selanjutnya.
Kuasa Hukum Pelapor, Yopi Hendro, yang tergabung dalam Tim Advokasi telah menempuh langkah hukum dengan melakukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Gedongtataan, terhadap SP3 yang dikeluarkan oleh Gakkumdu Polres Pesawaran tersebut.
“Hari ini, kami sudah menyerahkan gugatan praperadilan kepada PN Gedongtataan, terkait SP3 yang dikeluarkan oleh Penyidik Gakkumdu Polres Pesawaran, atas terlapor Camat Negeri Katon, Enggo Pratama dan gugatan kami itu oleh Pengadilan Negeri, sudah teregister dengan No:01/PID.Pra/2024,” ucap Yopi, Kamis (7/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Yopi, baginya dalam setiap menangani masalah hukum, sepanjang masih ada celah perlawanan dan dibenarkan Undang- undang, pihaknya pasti akan menempuh celah tersebut. Apalagi keputusan penyidik mengeluarkan SP3 dalam perkara itu, dinilainya telah mengusik dan melukai rasa keadilan masyarakat Pesawaran.
“Bagaimana mungkin dalam perkara tertangkap tangan, dengan bukti dan saksi jelas, bahkan sampai viral di media nasional, kok dikatakan tidak cukup bukti, inikan logikanya dipertanyakan,” sesalnya.
Untuk persoalan ini, ucap Yopi, untuk memenangkan gugatan Praperadilan, dalam persidangan di pengadilan nanti, pihaknya telah menyiapkan 3 ahli yang sudah konfirm, Mantan Hakim Mahkamah Agung, dua Prof yang sangat berkompeten dalam skala nasional yang biasa dihadirkan dalam persidangan.
“Sejumlah nama besar pakar ahli hukum nasional, akan kita hadirkan dalam persidangan gugatan kita nanti. Kalau untuk nama para pakar itu, belum waktunya kita bocorkan, nanti saja,” ungkapnya.
Begitupun lanjut Yopi, guna memberikan kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat dan untuk menjamin ke transparanan. Pihaknya akan membuat surat ke Bawas Mahkamah Agung, komisi yudisial dan KPK untuk turun ikut memantau terhadap jalannya persidangannya nanti.
“Langkah yang kami tempuh ini, merupakan upaya pamungkas kami, untuk memberikan harapan atas rasa keadilan bagi masyarakat Pesawaran yang sudah mulai krisis kepercayaan terhadap hukum yang ada saat ini,” tandasnya. (Soheh)
