Bandarlampung (Netizenku.com): Rieke Diah Pitaloka, Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI), beranggapan pemerintah harus bersikap adil terhadap para sukarelawan, tenaga harian lepas, honorer, kontrak, pegawai tidak tetap dan pegawai tetap non-pns.
Sebab, imbuh Rieke, mereka telah menghabiskan waktu puluhan tahun mengabdi kepada pemerintah. Sementara UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) hanya mengakui dua jenis pegawai, yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
\”Padahal mereka sudah mengabdikan diri kepada negara selama bertahun-tahun, sekaligus menjadi garda terdepan dalam menjalankan program-program pemerintah pusat maupun daerah,\” tutur Rieke, saat menggelar konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah dan DPR segera membahas dan mengesahkan revisi UU ASN. \”Saat ini undang-undangnya tidak berkeadilan. Untuk itu kami mendesak Pak Presiden, Joko Widodo, agar memerintahkan dengan tegas kepada Menpan RB, Menkumham, dan Menteri Keuangan untuk segera bersama DPR membahas dan mengesahkan revisi UU itu di tahun 2018,\” tegas Rieke.
Sikap berkeadilan pemerintah, tambahnya lagi, harus ditunjukkan lewat kebijakan konkrit dengan melakukan pengangkatan menjadi pegawai negeri seluruh pekerja pelayan publik di pemerintahan yang berstatus sukarelawan, tenaga harian lepas, honorer, kontrak, pegawai tidak tetap dan pegawai tetap non-pns.
Poin tuntutan merevisi UU ASN menjadi salah satu dari lima tuntutan yang akan menjadi isu KRPI, saat peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day pada 1 Mei mendatang. (*)
