Herman HN: KPPS Reaktif Enggak Boleh Bertugas

Redaksi

Senin, 7 Desember 2020 - 12:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengawas TPS mengikuti pemeriksaan rapid test Covid-19 di Puskesmas Satelit pada Jumat (27/11). Foto: Netizenku.com

Pengawas TPS mengikuti pemeriksaan rapid test Covid-19 di Puskesmas Satelit pada Jumat (27/11). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Wali Kota Bandarlampung Herman HN mengingatkan penyelenggara Pilwakot Bandarlampung, KPU dan Bawaslu, untuk tidak memaksakan KPPS yang reaktif rapid test Covid-19 tidak bertugas di TPS.

\”Kalau KPPS reaktif enggak boleh bertugas kecuali besok dia sehat, kalau masih sakit enggak boleh. Itu yang buat rusak nanti,\” kata Herman HN, Senin (7/12) siang di Pemkot Bandarlampung.

Kepala Satgas Covid-19 Kota ini meminta KPU untuk mencari KPPS pengganti agar Pilkada Bandarlampung berjalan baik tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

\”Bisa sajalah cari pengganti yang di bawah, SK-nya belakangan yang penting orangnya melaksanakan dengan baik. Tapi dengan kejujuran bukan karena saudaranya, enggak benar itu. Benar-benar orang yang mau menyelenggarakan dengan baik,\” ujar dia.

Sebelumnya Ketua KPU Kota Bandarlampung Dedy Triadi, Minggu (6/12) pagi, menyebutkan KPPS yang memiliki hasil reaktif setelah dites cepat pada tahap kedua tetap bertugas sebab sudah tidak ada waktu lagi untuk menggantinya.

\”Sudah tidak ada waktu lagi untuk mengganti atau mencari KPPS baru,\” kata Dedy Triadi usai launching perdana distribusi logistik.

Ia mengatakan dari 1.533 KPPS yang menjalani rapid test kedua karena memiliki hasil reaktif saat rapid test pertama, pihaknya belum mengetahui hasilnya berapa yang reaktif dan berapa yang non reaktif.

\”Saya tidak tahu banyak atau tidak yang reaktif KPPS pada rapid test tahap kedua ini karena kita belum ada laporan dari Dinkes,\” kata dia. (Josua)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Senin, 26 Januari 2026 - 18:50 WIB

Prestasi Nasional, Lampung Selatan Raih Kategori “The Exciter” SDGs 2025

Senin, 26 Januari 2026 - 18:48 WIB

Imigrasi Kalianda Gelar Syukuran Hari Bakti ke-76

Sabtu, 24 Januari 2026 - 10:35 WIB

Lampung Selatan Raih Predikat “Sangat Baik” ITKP 2025

Minggu, 18 Januari 2026 - 13:36 WIB

Tindak Lanjut Pengawasan Tuntas, Pemkab Lamsel Tuai Apresiasi

Kamis, 15 Januari 2026 - 21:42 WIB

Bupati Egi Resmikan Jalan Kota Baru–Sinar Rejeki

Kamis, 8 Januari 2026 - 08:58 WIB

Kapolres Lamsel Terima Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI

Selasa, 6 Januari 2026 - 20:26 WIB

Unik, Pelantikan Pejabat Eselon II Lampung Selatan Digelar di Ruang Terbuka

Selasa, 6 Januari 2026 - 20:19 WIB

Polres Lampung Selatan Siap Amankan Konferkab IX PWI

Berita Terbaru

Tulang Bawang Barat

Joko Kuncoro Resmi Pimpin NasDem Tubaba Periode 2025-2029

Rabu, 28 Jan 2026 - 18:11 WIB

Lainnya

Pemkab Lamsel Raih UHC Award 2026 Kategori Pratama

Rabu, 28 Jan 2026 - 12:29 WIB