Ratusan Buruh Tuntut Keadalian untuk Reni

Redaksi

Kamis, 4 Juli 2019 - 15:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman (FSBMM) menggelar aksi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Kamis (4/7/2019).

Dalam tuntutannya para buruh meminta keadilan kepada wakil rakyat untuk membebaskan salah satu buruh (Reni Desmiria) yang telah berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kalianda sejak 17 Mei 2019.

Ketua Bidang Advokasi FSBMM, Prabowo mengatakan, penangkapan terhadap Reni dinilai tidak manusiawi. \”Masa orang yang memperjuangkan haknya dimasukkan ke dalam penjara, sedangkan perusahaan tidak pernah memenuhi tanggung jawabnya kepada buruh. Adan 1000 lebih buruh yang tidak terdaftar dalam BPJS, itu tanggung jawab perusahaan, ketika Reni ngurus kenapa malah ditangkap?,\” ucap Bowo disela-sela orasi.

Baca Juga  Pemkot Bandar Lampung Salurkan Bantuan Beras untuk Warga Terdampak Kemarau

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mengungkapkan, ada begitu banyak dosa perusahaan Bumi Menara Internusa (BMI) pada buruhnya. \”THR kita tidak dibayar sesuai aturan, buruh tidak ada yang didaftarkan BPJS, kalau ada buruh yang memperjuangkan, akan kena pidana. Ini benar-benar tidak bisa lagi kami terima. Kami minta Reni dibebaskan,\” tegasnya.

Baca Juga  Antisipasi Banjir BPBD Perbaiki Drainase di Teluk Betung Selatan

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Hidir Ibrahim mengatakan, karena kasus Reni sudah P21 maka dewan tidak bisa melakukan intervensi lagi, oleh sebab itu pihaknya menyarankan kepada FSBMM untuk membentuk lembaga bantuan hukum.

\”Ini kan sudah P21, jadi gak bisa kita ganggu lagi, aturannya memang seperti itu, yang bisa lakukan adalah menyarankan dan meminta Dinas Ketenagakerjaan untuk mengawai proses hukum ini,\” ucapnya.

Baca Juga  Eva Dwiana jadi inspektur upacara HUT ke-81 RI

Sementara itu, Sekretaris Disnakertrans Provinsi Lampung, Lukman mengatakan, pihaknya akan segera memanggil pihak perusahaan untuk meluruskan perkara ini. \”Seperti yang disampaikan tadi, ini sudah P21 jadi kita akan buarkan proses hukum berjalan, sementara itu kita akan memanggil pihak perusahaan untuk mengkomfirmasi duduk perkaranya,\” jelas Lukman singkat. (Aby)

Berita Terkait

Gerak Jalan Beregu Pramuka Bandar Lampung Dorong Semangat Kebersamaan
APBD Perubahan Bandar Lampung Disepakati, Pemkot Kejar Realisasi Program dalam Tiga Bulan
Pemkot Bandar Lampung Salurkan Bantuan Beras untuk Warga Terdampak Kemarau
PPM Bandarlampung Gandeng Kodim 0410/KBL Gelar LKBB Tingkat SMP
Bunda Eva Siapkan 5 Sumur Bor untuk Atasi Kekeringan, Tahun Depan Tambah 50 Titik
LVRI, PIVERI, dan PPM Bandar Lampung Gelar Gathering, Rawat Semangat Perjuangan Antargenerasi
HUT Ke-81 RI, Pemkot Bandar Lampung Gelar Upacara dan Lomba Bersama Forkopimda
Eva Dwiana jadi inspektur upacara HUT ke-81 RI

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 15:27 WIB

IJP Lampung Desak Evaluasi Tim Media Gubernur

Kamis, 8 Oktober 2026 - 14:31 WIB

Inflasi Lampung Terendah di Sumatera, Mikdar Apresiasi Kinerja Gubernur

Rabu, 7 Oktober 2026 - 18:08 WIB

Lampung Catat Inflasi September 0,14 Persen, Terendah di Sumatera

Rabu, 7 Oktober 2026 - 18:05 WIB

Deni Ribowo Apresiasi Penghargaan KPK untuk Pendidikan Antikorupsi Lampung

Rabu, 7 Oktober 2026 - 15:07 WIB

Gubernur Mirza Kukuhkan Kepala BPKP dan Pengurus AAIPI Lampung 2026–2029

Selasa, 6 Oktober 2026 - 22:46 WIB

Gubernur Lampung Instruksikan RSUDAM Berbenah

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:21 WIB

Marindo Lantik Gadriyanto Abung sebagai Kasatpol PP dan Lukman Pura Direktur RSUDAM

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:18 WIB

Pemprov Lampung Dorong Penguatan Kepemimpinan Perempuan melalui Kaderisasi Bandarlampung —

Berita Terbaru

Pringsewu

6.149 SKCK Diterbitkan Polres Pringsewu hingga September 2026

Kamis, 8 Okt 2026 - 20:52 WIB

Lampung Selatan

Bukan karena Anggaran, Gaji PPPK Paruh Waktu Lamsel Tertunda Tunggu SK

Kamis, 8 Okt 2026 - 20:44 WIB

Lampung

IJP Lampung Desak Evaluasi Tim Media Gubernur

Kamis, 8 Okt 2026 - 15:27 WIB