Tolak UU Cipta Kerja, PMII Lampung Serukan Judicial Review

Redaksi

Jumat, 9 Oktober 2020 - 15:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua PKC PMII Lampung Hadi Baladi Ummah dalam Aksi Damai Panggung Gerakan PMII di Bundaran Tugu Adipura Bandarlampung, Jumat (9/10), menolak UU Cipta Kerja. Foto: Netizenku.com

Ketua PKC PMII Lampung Hadi Baladi Ummah dalam Aksi Damai Panggung Gerakan PMII di Bundaran Tugu Adipura Bandarlampung, Jumat (9/10), menolak UU Cipta Kerja. Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Lampung menyatakan sikap menolak tegas pengesahan RUU Cipta Kerja serta mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya Lampung, menggalang laporan penolakan masyarakat untuk dilakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan sikap PMII Lampung disampaikan dalam aksi orasi di Bundaran Tugu Adipura Bandarlampung, Jumat (9/10).

\”Proses judicial review harus dibangun dan diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat sehingga dalam proses sidang MK bisa dimenangkan olch elemen yang menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law,\” kata Hadi Baladi Ummah selaku Ketua PKC PMII Lampung.

Baca Juga  Disdag Bandar Lampung Pantau Harga Pangan Stabil

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pupung, sapaan akrab Hadi Baladi, mendesak Pemerintah Provinsi Lampung, baik eksekutif maupun legislatif, untuk menyatakan sikap logis menolak dan mendorong UU Cipta Kerja atau Omnibus Law agar dicabut.

Menurut dia, hal tersebut harus menjadi pertimbangan serius oleh pemerintah, sebab banyak elemen masyarakat menolak Omnibus Law, sesuai dengan fungsi elementer eksekutif dan legislatif sebagai keterwakilan suara rakyat.

Baca Juga  BPBD Evakuasi Pohon Tumbang di Jalan Ridwan Rais

\”Jika pemerintah enggan mewakili suara rakyat dalam konteks ini penolakan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law, PMII Lampung memastikan akan menggelar aksi lanjutan dengan gelombang massa yang lebih besar serta akan melakukan konsolidasi yang masif terhadap organ gerakan lain yang juga ikut menolak Omnibus Law,\” ujar Pupung.

Dia menambahkan ada kekonyolan dalam pengesahan RUU Cipta Kerja menurut praktisi hukum.

\”Ini inkonstitusional dan tidak bisa disahkan makanya ada langkah alternatif untuk perppu (peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan),\” ujarnya.

PKC PMII Lampung bersama PB PMII akan mengambil langkah judicial review ke MK dan meminta masyarakat serta aktivis agar tidak terhegemoni dengan sikap pemerintah.

Baca Juga  PPM Bandarlampung Gandeng Kodim 0410/KBL Gelar LKBB Tingkat SMP

\”Kalaupun itu memang hoaks, mana undang-undangnya yang sudah final, itu masih disembunyikan dan dirapihkan,\” katanya.

\”Jangan sampai kita kena prank, main kucing-kucingan dengan pemerintahan,\” lanjut Pupung.

Aksi Damai Panggung Gerakan PKC PMII Lampung diikuti seluruh Pengurus Cabang PMII dari 8 kabupaten/kota seperti Kota Bandarlampung, Kabupaten Lampung Selatan, Tulangbawang, Lampung Utara, Lampung Barat, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Tengah. (Josua)

Berita Terkait

Gerak Jalan Beregu Pramuka Bandar Lampung Dorong Semangat Kebersamaan
APBD Perubahan Bandar Lampung Disepakati, Pemkot Kejar Realisasi Program dalam Tiga Bulan
Pemkot Bandar Lampung Salurkan Bantuan Beras untuk Warga Terdampak Kemarau
PPM Bandarlampung Gandeng Kodim 0410/KBL Gelar LKBB Tingkat SMP
Bunda Eva Siapkan 5 Sumur Bor untuk Atasi Kekeringan, Tahun Depan Tambah 50 Titik
LVRI, PIVERI, dan PPM Bandar Lampung Gelar Gathering, Rawat Semangat Perjuangan Antargenerasi
HUT Ke-81 RI, Pemkot Bandar Lampung Gelar Upacara dan Lomba Bersama Forkopimda
Eva Dwiana jadi inspektur upacara HUT ke-81 RI

Berita Terkait

Selasa, 29 September 2026 - 17:59 WIB

RSUD Abdul Moeloek Hadirkan Teknologi DSA untuk Perkuat Layanan Stroke

Selasa, 29 September 2026 - 11:06 WIB

Kemenag Lampung Tegaskan Tanah 1,72 Hektare di Natar Berstatus Aset Negara

Senin, 28 September 2026 - 20:10 WIB

Pemprov Lampung Tangani Ruas Jalan Ketapang-Negara Ratu di Lampung Utara

Senin, 28 September 2026 - 18:26 WIB

Wagub Jihan Dorong Mahasiswa Jadi Versi Terbaik Diri di Era Digital

Senin, 28 September 2026 - 16:25 WIB

Komisi I DPRD Lampung Dorong Polisi Tingkatkan Pengusutan Kasus Narkoba

Sabtu, 26 September 2026 - 16:44 WIB

Pemprov Lampung Kantongi Rp12,3 Miliar dari Retribusi Pemanfaatan Rumija

Jumat, 25 September 2026 - 20:27 WIB

Pemprov Lampung dan PTA Bandar Lampung Perkuat Sinergi Tekan Angka Perceraian

Jumat, 25 September 2026 - 15:50 WIB

Hari Tani Nasional, Harga Singkong Lampung Mulai Menguat

Berita Terbaru

Pringsewu

Jambret Tas Berisi Rp1,6 Juta di Gadingrejo Terjatuh Saat Kabur

Senin, 28 Sep 2026 - 19:56 WIB