Pesawaran (Netizenku.com): Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesawaran, akan memberikan sanksi tegas berupa pemutusan kontrak kerja terhadap perusahaan yang mengerjaan proyek pembangunan struktur gedung sekretariat daerah (Seda) C tahap dua dengan nilai Rp3 miliar. Apa bila tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai kontrak yang ditentukan.
Penegasan ini disampikan Kabid Cipta Karya PUPR Pesawaran, Slamet Raharjo Jarot di ruangannya, Rabu (11/12).
\”Kita lihat nanti, pokoknya jika ada pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu, lewat dari tanggal 31 Desember kita akan putus kontraknya, termasuk yang saat ini sedang berjalan pembangunan struktur gedung sekretariat daerah C tahap dua,\” ancam Slamet.
Namun, diutarakan Slamet, sanksi tegas tersebut akan diberlakukan ke semua rekanan yang proyeknya sedang berjalan saat ini, tanpa terkecuali.
\”Tapi kita lihat dulu lah, inikan semuanya masih berjalan, kita belum bisa memastikan selesai atau tidaknya,\” ucapnya.
Lebih lanjut, Slamet mengatakan selain sanksi putus kontrak ada kebijakan lain dari pemerintah daerah ketika pekerjaan tersebut tidak selesai sesuai dengan kontrak.
\”Selain putus kontrak paling mengajukan perpajangan waktu melewati tahun anggaran dengan catatan tidak dibayar dengan anggaran tahun ini, artinya mereka bekerja dengan modal sendiri dulu, selanjutnya akan dibayar di tahun berikutnya. Itu pun jika Pemda menyetujui usulan mereka pihak rekanan, kalau tidak ya kita akan blacklist perusahaanya,\” tegasnya. (Soheh)
