Bentrokan kepentingan tanah kembali mengemuka. Triga Lampung menuding negara lebih berpihak pada oligarki tanah daripada melindungi rakyatnya sendiri.
***
Gelombang perlawanan dari bumi Lampung kembali mengguncang jantung ibu kota. Ratusan massa aktivis yang tergabung dalam Triga Lampung (gabungan AKAR, PEMATANK, dan KERAMAT) mengepung Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Istana Negara. Teriakan lantang mereka menusuk telinga penguasa. “Segera ukur ulang HGU PT. SGC! Copot Nusron Wahid dari Menteri ATR/BPN!”
Tuntutan massa begitu terang. Nusron Wahid harus turun dari kursi menteri karena dinilai lebih berpihak pada kepentingan korporasi ketimbang rakyat. Mereka menegaskan, negara tidak boleh lagi menutup mata atas konflik panjang yang menjerat petani Lampung akibat hegemoni PT Sugar Group Companies (SGC) beserta anak perusahaannya, PT ILP, PT SIL, dan PT GPM. Putusan RDP/RDPU DPR RI pada 15 Juli 2025 sudah jelas, yakni ukur ulang seluruh HGU! Namun, hingga kini kementerian diam seribu bahasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hingga hari ini ATR/BPN tidak melangkah, tak menunjukkan keberpihakan pada rakyat,” tegas Indra Musta’in, Ketua DPP AKAR Lampung, dalam orasinya, Rabu (27/08/2025).
Nada serupa meletup dari Ketua DPP PEMATANK, Suadi Romli, yang menuding ketidakjelasan penyelesaian konflik agraria ini hanya memperpanjang penderitaan. “Dari perampasan tanah, kriminalisasi petani, hingga intimidasi terhadap masyarakat yang mempertahankan haknya. Semua terjadi di depan mata negara, tapi pemerintah diam!”
Sementara itu, Ketua DPP KERAMAT, Sudirman Dewa, tanpa tedeng aling-aling menuding Nusron Wahid sebagai biang kelambanan. “Alih-alih melindungi rakyat, kementerian justru memperparah konflik agraria. Jika Nusron Wahid tidak sanggup, lebih baik mundur!” serunya, disambut gemuruh massa.
Setelah menggempur Kementerian ATR/BPN, ribuan massa bergerak dalam long march menuju Silang Tiga Monas, lalu mengalir ke Istana Negara. Aksi ini bukan sekadar demonstrasi, melainkan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami datang ke jantung negara bukan hanya berteriak. Ini tentang air mata rakyat akibat perampasan hak oleh oligarki. Ukur ulang sekarang! Kembalikan tanah rakyat agar bisa ditanami. Tegakkan keadilan, tegakkan kedaulatan!” teriak Koordinator Aksi, Rian Bima Sakti, dengan suara yang memecah riuh jalanan.
Di Patung Kuda, sebagian perwakilan massa dikawal ketat aparat keamanan kepresidenan untuk masuk ke Istana. Delegasi yang diwakili Suadi Romli, Zani, dan Sapriansyah menyerahkan dokumen resmi pengaduan rakyat berisi desakan agar Presiden segera memerintahkan pengukuran ulang HGU PT SGC, ILP, SIL, dan GPM.
“Alhamdulillah, kami diterima dan seluruh persoalan sudah kami sampaikan. Harapan kami, Presiden segera ambil langkah tegas: ukur ulang HGU PT SGC sekarang juga!” tegas perwakilan massa usai audiensi.
Aksi Triga Lampung hari ini menjadi penegasan bahwa konflik agraria di Lampung bukan lagi sekadar persoalan lokal. Ini adalah pertarungan kedaulatan rakyat melawan oligarki tanah.
Pertanyaan besarnya kini adalah akankah Presiden berani berpihak pada rakyat, atau tetap membiarkan Nusron Wahid berdiri di barisan korporasi? ***
