oleh

Polinela Kabulkan Tiga Tuntutan Aksi Ratusan Mahasiswa

Bandarlampung (Netizenku.com): Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Lampung (Polinela) menuntut keringanan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) kepada pihak kampus.

Ratusan mahasiswa dari BEM Polinela, Kamis (11/2) siang, menggelar aksi unjuk rasa meminta Direktur Polinela Sarono mengabulkan 4 tuntutan yang telah diberikan Presiden BEM Polinela, M Fadil Akbar, pada Senin (8/2) lalu.

\”Kami tunggu tanggapan dari pihak direksi terkait 4 poin tuntutan yang kami berikan selama 2×24 jam terhitung dari diterimanya surat ini. Terima kasih,\” kata M Fadil saat itu.

Saat dihubungi, M Fadil mengatakan aksi yang berlangsung sejak pukul 13.00-20.30 Wib berhasil menggolkan tiga dari empat tuntutan yang disampaikan.

\”Alhamdulilah ada 3 yang bakal terealisasikan, namun poin ketiga tuntutan terkait pemotongan UKT sebesar 50 persen masih dipertimbangkan dengan sejumlah syarat,\” ujar M Fadil.

Baca Juga  SMAN di Bandarlampung Kurang Siswa, MKKS Lapor Disdikbud

Adapun keempat poin tuntutan yang disampaikan adalah:

1. Pembebasan UKT (100%) bagi mahasiswa tingkat akhir angkatan 2016 (D4) dan 2017
(D3) tanpa syarat.

2. Pendistribusian bantuan UKT dari Kemendikbud sebesar Rp2.400.000 untuk 400 mahasiswa Polinela dengan sisanya dibayarkan oleh Polinela sebagai bentuk pembebasan UKT.

3. Pemotongan UKT sebesar (50%) dari jumlah UKT mahasiswa bagi mahasiswa semester 2, 4, 6 (D3), dan 2, 4, 6, 8 (D4) tanpa syarat. (Selain 400 mahasiswa penerima bantuan UKT).

4. Pendistribusian uang Rp150.000 terkait subsidi kuota yang sudah dijanjikan pada bulan April-Mei tahun 2020 kepada seluruh
mahasiswa Polinela agar dapat direalisasikan pada bulan Maret-April 2021.

Baca Juga  Menteri Agama Terbitkan Panduan Salat Idulfitri 1442 H

\”Untuk poin ketiga ini di awal kan tanpa syarat, namun pihak kampus menelisik data dan keadaan keuangan juga,\” kata dia.

Pada tuntutan poin ketiga, lanjut Fadil, ada pemenuhan 3 syarat yang dikategorikan instansi dan non instansi.

\”Untuk instansi harus ada legalitas surat PHK atau surat penurunan gaji dari perusahaan. Kalau terkait non instansi harus ada SKPM termasuk surat penurunan gaji yang bisa diminta dari kelurahan,\” ujar dia.

Meski demikian, Fadil berharap seluruh tuntutan bisa direalisasikan. Perubahan pada poin ketiga tuntutan dengan kriteria persyaratan bisa dipertimbangkan kembali pihak akademik.

\”Jadi pertimbangannya berdasarkan grade dan persen, ibaratnya hampir sama kayak UIN tapi grade kita di atas dia (UIN). Kita patok grade 2 dan 3,\” katanya.

Baca Juga  Women\'s March: Ketika Perempuan Masih Juga Menjadi Korban

Aksi ratusan mahasiswa Polinela berjalan aman meski sempat diwarnai saling dorong dengan petugas Satpam di gerbang masuk sebelum akhirnya diizinkan memasuki areal kampus pada pukul 15.14 Wib.

Beberapa perwakilan jajaran Pimpinan Polinela bersedia menemui mahasiswa di antaranya Pembantu Direktur 3, Kepala Jurusan Ekonomi dan Bisnis, dan Bagian Pengelolaan Dana Keuangan.

\”Sekitar pukul setengah sembilan kita sudah bubar semua dan keluar dari Polinela karena ada woro-woro dari Satpam dan kita juga melihat surat edaran, untuk malam ini sudah pulang semua,\” ujar Fadil. (Josua)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *