PMI Gelar Diskusi Soal Urgensi Pilkada Serentak di Tengah Pandemi

Redaksi

Kamis, 8 Oktober 2020 - 11:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Penggerak Millenial Indonesia (PMI) menggelar diskusi publik bertajuk urgensi Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19 yang diselenggarakan di Urban Jajan, Situ Gintung, Tangsel, pada Rabu (7/10).

Menurut Koordinator PMI, M Adhia Muzakki, persoalan Pilkada Serentak menjadi masalah serius selain persoalan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI bersama pemerintah pada Senin (5/10) lalu.

Adhia menyebut generasi millennial harus melek politik dan ikut andil dalam merespon isu isu yang berkembang saat ini. Hal tersebut dikarenakan dominasi millennial sebagai pemilih dalam pesta demokrasi tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan riset Kedai KOPI yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Adhia, memperlihatkan bahwa kelompok milenial merupakan pemilih terbesar 37,7 persen pada Pemilu 2019.

“Millenial ini penentu. Jadi millennial harus berperan aktif dalam mengawal Pilkada serentak ini,” tuturnya.

Oleh karena itu, Adhia mengajak kepada seluruh kaum millennial untuk terlibat aktif dalam menentukan kebijakan politik yang dalam hal ini Pilkada Serentak yang akan dilangsungkan pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Kita harus mengambil sikap, yang pasti dengan kajian-kajian akademis soal Pilkada Serentak ini,” ungkapnya.

Dalam acara tersebut, turut hadir narasumber dari Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua Bidang Keuangan dan Perpajakan BPP HIPMI, Ajib Hamdani, Pengamat Politik UIN Jakarta Adi Prayitno, dan Peneliti Perludem Nur Amalia.

Peserta yang hadir juga dibatasi mengingat penerapan protokol kesehatan yang mengharuskan untuk jaga jarak. (Josua)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 12:11 WIB

Kejari Lampung Selatan Tetapkan Yayasan Bussaina sebagai Wali Sah Delapan Anak

Jumat, 11 September 2026 - 15:04 WIB

Zulkifli Hasan Pastikan Bantuan Pangan Beras Berlanjut hingga Akhir 2026

Selasa, 8 September 2026 - 12:25 WIB

32.415 Warga Lampung Selatan Terdampak Erupsi Anak Krakatau

Minggu, 6 September 2026 - 19:14 WIB

Mendes PDT Soroti Kebun Anggur BUMDes Merak Berseri di Lampung Selatan

Minggu, 6 September 2026 - 18:38 WIB

Komisi X DPR RI Dorong Revitalisasi Sekolah dan Penyelesaian Status Guru PPPK

Minggu, 6 September 2026 - 18:21 WIB

Komisi X DPR RI Dorong Pemerataan Sarana Pendidikan melalui Program Revitalisasi Sekolah

Minggu, 6 September 2026 - 18:18 WIB

Erupsi Gunung Anak Krakatau Meningkat, Pemkab Lampung Selatan Siapkan Langkah Antisipasi

Minggu, 6 September 2026 - 18:16 WIB

Gunung Anak Krakatau Level III, Pemkab Lampung Selatan Imbau Warga Tetap Tenang dan Waspada

Berita Terbaru