Ratna Dewi mengatakan problematika penanganan pelanggaran TSM ini mencakup persoalan ruang lingkup pelanggaran yang sangat sempit, waktu penanganan pelanggaran yang beririsan antar lembaga, dan pemeriksaan di MA yang memeriksa fakta tanpa sidang.
Ia berharap ke depan, ada perubahan regulasi terkait hal tersebut, baik UU, Peraturan Bawaslu, maupun Peraturan Mahkamah Agung.
Baca Juga: Diskualifikasi Eva-Deddy Dianulir, Bawaslu Lampung Hormati Putusan MA
Hal berbeda disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandarlampung, Aditia Arief Firmanto.
Dia mengatakan kehadiran lembaga negara tambahan yang independen seperti Bawaslu menjadi semakin penting dalam rangka menjaga proses demokratisasi yang tengah dikembangkan oleh negara yang baru saja melepaskan diri sistem otoritarian.
Dalam konteks ini, ujar Aditia, Bawaslu diposisikan sebagai penggerak proses demokratisasi melalui kegiatan Pemilu berdasarkan prinsip LUBER (Langsung Umum Bebas Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil).
Menurut Aditia, pihak yang berkontestasi harus diperlakukan sama dan setara.
“Tidak ada seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain,” kata dia.
