Standar Hidup Layak di Lampung Rp938 Ribu/Bulan, Jadi PR Besar Mirza-Jihan

Ilwadi Perkasa

Senin, 2 Desember 2024 - 09:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi: Standar Hidup Layak di Lampung (Bank Indonesia)

Ilustrasi: Standar Hidup Layak di Lampung (Bank Indonesia)

 Tahukah Anda bahwa standar hidup layak berdasarkan pengeluaran riil per kapita di Lampung sebesar Rp11,258 juta atau sekitar Rp938 ribu per bulan. : Soal ini Paslon Mirza-Jihan wajib tahu, sebab ini adalah salah satu indikator pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Lampung yang sampai hari ini sudah berada di level tinggi. Mirza-Jihan dituntut harus mampu meningkatkannya ke level Sangat Tinggi pada periode pertamanya nanti.

Besaran Rp11,258 juta itu adalah hasil perhitungan pemerintah dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2024.

Standar hidup layak di Lampung tersebut masih di bawah besaran standar hidup layak nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Peningkatan standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Indonesua pada 2024 mencapai Rp12,34 juta, meningkat Rp442 atau 3,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 2,61 persen per tahun.

Baca Juga  DPP PROJO Berikan Dukungan Penuh kepada Pasangan Mirza-Jihan untuk Pilgub Lampung 2024

Sepanjang periode 2020 sampai 2024, grafik standar hidup layak Indonesia terus menanjak dalam rentang Rp11,013 juta sampai Rp12,341 juta/tahun.

Lampung pun demikian, juga menanjak di sepanjang periode 2022 sampai 2024. Pada 2022, standar hidup layak Lampung diperhitungkan sebesar Rp10,336. Lalu meningkat sebesar Rp10,769 di tahun 2023 dan Rp11,258 pada 2024.

Bila dibandingkan dengan Kepulauan Riau, besaran standar hidup layak Lampung masih ‘kalah banyak’. Di provinsi yang kaya minyak dan memiliki Pulau Batam yang dekat dengan Singapura dan Malaysia tersebut sudah mencapai Rp15,573/tahun.

Baca Juga  Putra Sjachroedin ZP Maju DPR RI

Bahkan bila dibandingkan dengan Bengkulu yang dulu terkenal sebagai daerah ‘pembuangan’ (dulu ada istilah ‘dibengkulukan’), Lampung juga masih di bawah. BPS mencatatkan, standar hidup layak Bengkulu pada 2024 mencapai Rp11,733 juta.

Namun bila dibandingkan Aceh, standar hidup layak Lampung lebih baik. Di Aceh, standar hidup layaknya belum menembus Rp11 jutaan. BPS mencatatkan Aceh sebagai provinsi paling rencah dalam dimensi standar hidup layak di Pulau Sumatera.

Lalu, di mana posisi Lampung dibandingkan provinsi lainnya di Sumatera? Jawabannya, ya persis di atas Aceh itu.

Kalau dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, standar hidup layak Lampung beda tipis dengan Papua sebesar Rp11,037 juta dan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp11,606 juta.

Baca Juga  Satu Dekade NasDem di Jalan Restorasi Konsisten Kawal Jokowi

Itulah sebabnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung, Papua dan NTB tidak berjarak jauh. IPM Lampung sebesar 73,13, Papua 73,83 dan NTB 73,10.

Standar hidup layak merupakan salah satu dimensi yang diukur dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM juga mengukur kualitas hidup melalui dimensi lain, yaitu umur panjang dan sehat, serta pengetahuan.

Standar hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita untuk kebutuhan makanan dan non-makanan selama sebulan. Angka standar hidup layak ini menjadi rujukan untuk menentukan upah minimum.

Indikator standar hidup layak dapat dilihat dari daya beli masyarakat yang meliputi: jumlah yang bekerja, jumlah pengangguran terbuka, jumlah dan persentase penduduk miskin, PDRB riil per kapita.(iwa)

Berita Terkait

Lampung Siap Sambut Wisatawan Liburan Akhir Tahun, Bobby Bocorkan Strateginya
APBN Regional Lampung TKD Naik, Belanja K/L Menyusut, Ini Rincian Lengkapnya
Ini Dia Potensi Besar Lampung di Akhir Tahun yang Masih Terabaikan
Ingat, 2025 Harga Singkong Minimal Rp900/Kg, Perusahaan Tidak Taat akan Ditindak
BPJS Kesehatan Rangkul Stakeholders Wujudkan Ekosistem JKN Tanpa Kecurangan
Bulog Lampung Sukses Salurkan Bapang Beras 2023-2024, Bagaimana 2025?
Gelisahku, Mungkin Kegelisahan Pj Gubernur Samsudin Juga
UMP Lampung 2025 Naik Rp176.573, Ahmad Syaifullah: Untuk Menjaga Daya Beli Pekerja dan Daya Saing Usaha

Berita Terkait

Selasa, 14 Januari 2025 - 14:43 WIB

DPRD Lampung Setujui Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Periode 2025-2030

Senin, 13 Januari 2025 - 22:13 WIB

Pemprov Lampung Gelar Lomba Desain Logo dan Tema HUT Ke-61 Provinsi Lampung

Senin, 13 Januari 2025 - 15:23 WIB

Provinsi Lampung Siap Laksanakan Program Makan Bergizi Gratis untuk Generasi Emas 2045

Senin, 13 Januari 2025 - 15:13 WIB

Pemprov Lampung Ikuti Rakor Virtual Pengendalian Inflasi Daerah, Capaian Inflasi 2024 Terbaik Sepanjang Sejarah

Senin, 13 Januari 2025 - 10:22 WIB

Staf Ahli Gubernur Pimpin Apel Mingguan, Sampaikan Arahan Pj. Gubernur Lampung Terkait P3K dan Kewaspadaan Cuaca Ekstrem

Sabtu, 11 Januari 2025 - 11:12 WIB

Perayaan Natal Oikoumene Provinsi Lampung 2024, Momentum Pererat Persatuan dalam Keberagaman

Sabtu, 11 Januari 2025 - 11:05 WIB

Pj. Gubernur Lampung Buka Turnamen Anniversary Yay Tennis, Dorong Pengembangan Olahraga Tenis di Provinsi Lampung

Jumat, 10 Januari 2025 - 20:26 WIB

KPU Provinsi Lampung Serahkan Surat Keputusan Mirzani-Jihan Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 2025-2030

Berita Terbaru

Pringsewu

Berkas P21, Bejo Prihatin Dilimpahkan ke JPU

Rabu, 15 Jan 2025 - 12:32 WIB

Wakil ketua I DPRD Kabupaten Pesawaran M.Nasir saat menggelar pertemuan dengan BKPSDM. (Soheh/Nk)

Pesawaran

Nasir Minta BKPSDM Tambah Kuota Penerimaan PPPK

Selasa, 14 Jan 2025 - 17:48 WIB