Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (7/5/2025). Kegiatan tersebut digelar secara virtual melalui Zoom Meeting.
Lampung Selatan (Netizenku.com): Rakor ini bertujuan memperkuat sinergi pencegahan korupsi di tingkat daerah melalui pemantauan dan evaluasi sejumlah indikator MCP. Di antaranya, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengelolaan barang milik daerah, serta optimalisasi penerimaan daerah.
Rapat ini diikuti langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, Intji Indriati, dari Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Egi menegaskan rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan dan perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya pada delapan area intervensi MCP.
“Mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pelayanan publik, pengawasan internal (APIP), manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah (BMD), optimalisasi pendapatan daerah, hingga tata kelola dana desa,” ujar Egi.
Bupati juga menyampaikan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di bidang perizinan. Menurutnya, penerapan sistem perizinan terpadu berbasis teknologi informasi akan mendorong proses perizinan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah tidak hanya fokus pada pemenuhan indikator MCP, tetapi juga menanamkan nilai-nilai antikorupsi dalam setiap aspek pelayanan birokrasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi aktif dengan KPK dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, dan berpihak pada masyarakat.
“Jadikan MCP bukan sekadar alat ukur, melainkan instrumen perubahan budaya kerja pemerintahan. Ini adalah langkah konkret kita dalam membangun Kabupaten Lampung Selatan yang bebas dari praktik korupsi, unggul dalam pelayanan, dan kuat dalam integritas,” pungkasnya. (Eko)
