Bandarlampung (Netizenku.com): Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) umumkan bakal melakukan rolling jabatan pegawai secara berkala. Hal ini diketahui untuk meminimalisir adanya Mafia tanah.
Kabid Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Lampung, Ramly, menegaskan bahwa kanwil akan terus melakukan rolling untuk pegawai agar tidak berlama-lama di lokasi yang sama.
“Ada rotasi bergulir untuk menghindari oknum pegawai yang negosiasi dengan pihak lain,” kata Ramly, saat dimintai keterangan pada Rabu (16/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rolling pegawai tersebut tidak hanya dilakukan oleh BPN Provinsi Lampung saja, namun juga harus dilakukan oleh semua kantor BPN yang ada di kabupaten/kota.
“Baru-baru ini di tingkat provinsi sudah dirotasi termasuk di daerah. Ini tujuannya agar mereka tidak terlalu lama sehingga berbahaya. Rolling ini tentunya diharapkan tidak akan berdampak pada kinerja,” paparnya.
Ia juga mengatakan bahwa BPN menghindari adanya oknum pegawai yang menjadi mafia tanah dengan memberikan penyuluhan dan pembinaan secara berkala.
“Kita selalu tekankan agar seluruh anggota pegawai di BPN ini sadar akan hak dan kewajibannya. Jangan sampai merugikan masyarakat baik dari proses dan jangan sampai bekerjasama dengan mafia tanah,” terangnya.
Menurutnya, jika ada pegawai BPN yang terbukti melakukan kesalahan dan pelanggaran, maka pihaknya tidak akan segan-segan memberikan hukuman dan memecat oknum tersebut dari pekerjaannya.
“Mafia tanah ini melakukan berbagai macam cara, kadang juga petugas tanpa sadar mendukung mereka. Kita siap ambil tindakan jika memang ada yang bersalah maka sampai pemecatan,” tegasnya.
Sementara Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Azuwansyah, meminta kepada BPN Lampung untuk fokus memberikan pembekalan kepada para pegawai agar dapat bekerja dengan baik dan benar.
“Di BPN sudah terbukti ada mafia tanah, ini yang harus diperbaiki. Jangan sampai dampak buruk nya terus meluas. Kasihan masyarakat yang tidak tahu apa-apa,” kata dia.
Dengan adanya mafia tanah, akan berdampak negatif bagi masyarakat. Mulai dari terbitnya sertifikat tanah yang bodong hingga tumpang tindih sertifikat.
“Aparat kepolisian kita minta untuk mengusut secara tuntas, jangan jangan banyak korban yang belum terpublis. Adanya mafia tanah ini dampaknya sangat merugikan bagi masyarakat mulai dari timbulnya sertifikat bodong hingga tumpang tindih yang sering dialami oleh masyarakat,” tandasnya.(Agis)
