Lampung Timur (Netizenku.com): Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM-GMBI) Distrik Kabupaten Lampung Timur dan LSM Team Operasional Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN RI) bersama masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur mengecam perbuatan panitia Pilkades yang telah meloloskan persyaratan pencalonan Pilkades periode 2013-2019 atas nama Supardi. Hal itu disampaikan pada saat melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Lamtim, Senin (02/12).
Nurbey Husin selaku Korlap menyampaikan, Supardi diduga telah memalsukan ijazah Sekolah Dasar yang dia gunakan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Atas tindakan tersebut Supardi juga telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Pasir Sakti pada tahun 2013 dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
\”Namun, sampai hari ini proses penyidikan tidak berjalan, sehingga Supardi mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur pada periode kedua 2019-2025.
Anehnya berkasnya diloloskan kembali oleh panitia Pilkades, sedangkan nyata-nyata di periode kedua ini Supardi menggunakan Ijazah Paket A yang diterbitkan pada tahun 2014 dan Ijazah Paket B yang diterbitkan pada tahun 2017,\” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masih dikatakannya, berdasarkan hal tersebut LSM-GMBI Distrik Kabupaten Lampung Timur dan LSM TOPAN RI bersama masyarakat Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur meminta kepada Bupati Lampung Timur untuk memberhentikan Supardi dari jabatannya selaku Kepala Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti Periode 2013-2019.
\”Kemudian meminta Bupati Lampung Timur untuk tidak melantik Supardi sebagai Kepala Desa Mekar Sari, Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur periode 2019-2025,\” ungkapnya.
Menanggapi dugaan permasalahan yang disampaikan oleh LSM tersebut, Asisten I pemkab Lamtim, Almaturidi menyampaikan, dalam hal menjalankan aturan yang ada, maka yakin saja bahwa pemerintah akan tegak lurus dalam melakukan atau menjalankan aturan dan tidak mungkin ada permainan.
\”Kemudian apa yang disampaikan oleh kawan-kawan LSM yang pada saat ini akan kita koordinasikan atau sampaikan kepada Bupati. Maka kita minta waktu agar dugaan permasalahan ini dapat untuk dikoordinasikan dengan pihak terkait dan kemudian untuk ditindaklanjuti. Maka kami meminta waktu untuk melakukan pengkajian sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang memungkinkan nantinya ada pelanggaran aturan maka tentu akan diproses sesuai aturan yang ada,\” ungkapnya
Sementara, Kabid Pemerintah Desa PMD Lamtim, Tabari mengatakan, bahwa dalam pelaksanaan seleksi berkas bagi bacalon kades adalah hak panitia desa. Maka panitia desa yang menetapkan siapa yang layak dari bacalon menjadi calon. Karena Panitia Desa yang melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran para bacalon kades. Kalau panitia di tingkat kabupaten hanya menerima usulan daftar nama dan berkas dari panitia desa.
\”Yang jelas dalam hal ini kami memohon agar dalam menyeselesaikan permasalahan, kita tidak menimbulkan permasalahan baru,\” ungkapnya. (Nainggolan)
