Inflasi tahunan Lampung pada September 2025 tercatat hanya 1,17 persen, sebuah angka yang di atas kertas tampak stabil dan terkendali. Namun di balik tenangnya statistik, ada “kelucuan” yang bikin susah tertawa.
Sebab, di balik kata stabil itu rakyat justru menghadapi gejolak harga pangan yang melonjak hingga 5,02 persen. Dipicu oleh bawang merah, beras, dan komoditas dapur lain. Sementara itu, sektor pendidikan kembali mencatat deflasi ekstrem -18,20 persen akibat kebijakan penghapusan uang komite.
Begitulah bentuk kelucuan alias paradoks yang timbul jika mengulik perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi Lampung September 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Inflasi makro terlihat jinak, tetapi beban hidup masyarakat terasa semakin berat. Inilah dilema khas Lampung, yakni bertahan menjaga angka sekaligus membenahi akar persoalan distribusi pangan dan keberlanjutan pendidikan.
Angka inflasi Lampung pada September 2025 sebesar 1,17 persen (yoy) jelas terlihat aman, terkendali, dan layak mendapat pujian.
Namun harus diketahui, bahwa di balik ketenangan statistik itu, banyak dapur rumah tangga dan pasar rakyat justru bergolak.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan indeks harga konsumen (IHK) Lampung naik ke 108,51, dengan sumbangan terbesar datang dari kebutuhan paling mendasar yaitu makanan.
Yang mengejutkan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau melesat hingga 5,02 persen. Itu artinya Harga-harga di kelompok ini naik dan mahal. Dalam bahasa emak-emak, “Bingung mau masak apa, semua harga bahan makanan mahal. Jangan banyak pinta, makan saja yang tersedia di meja makan.”
Untuk soal ini emak-emak tidak pernah salah. Jangan coba-coba membantah, sebab harga cabai merah, bawang merah, beras, daging ayam, hingga minyak goreng memang sedang bergejolak.
Si paling biang kerok adalah bawang merah, menyumbang 0,65 persen inflasi, padahal Lampung kerap mem-branding komoditas ini sebagai penopang ketahanan pangan.
Untung saja, kelompok pendidikan terkontraksi hingga deflasi paling dalam sejarah sebesar 18,20 persen.
Inflasi kumulatif yang rendah dari 4 daerah cakupan di sebetulnya juga semu dan tak berlaku umum. Tingkat inflasi di Lampung tidak pernah stabil merata, selalu saja diwarnai ketimpangan antarwilayah
Lampung Timur mencatat inflasi tertinggi 2,44 persen, sementara Kota Bandar Lampung hanya 0,37 persen. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa beban inflasi lebih berat justru berada di kantong-kantong produksi pangan pedesaan dibanding kota besar.
Dengan bahasa povokatif dapat dinyatakan bahwa inflasi pangan di desa menciptakan lingkaran setan. Harga naik, petani tidak otomatis sejahtera, dan konsumen pun menjerit.
Lalu bagaimana dengan inflasi secara bulanan (mtm) yang tertahan di 0,16 persen. Tampak kecil, tapi komoditas yang menyulutnya tetap sama, yaitu cabai, ayam, dan emas perhiasan.
Yang lebih rendah lagi dari sisi year to date (ytd). Inflasi Lampung bahkan hanya 0,07 persen. Angka ini nyaris nol, memberi kesan ekonomi terkendali. Namun sekali lagi, angka tidak selalu bercerita tentang kenyataan di pasar.
Dari semua data ini memperlihatkan tiga paradoks sekaligus. Pertama, inflasi resmi rendah, tetapi biaya hidup masyarakat tetap menanjak, terutama untuk pangan. Kedua, deflasi pendidikan, tetapi dibayang-bayangi penurunan kualitas dan akses. Ketiga, kota relatif aman, tapi desa menanggung beban lebih besar.
Dengan kata lain, inflasi Lampung September 2025 adalah potret ekonomi dua wajah. Di kertas terlihat jinak, tapi di dapur rakyat terasa mencekik.
