Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf bersama Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela meninjau kesiapan Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah pelaksana perdana program Sekolah Rakyat tahun 2025. Kunjungan kerja dilakukan ke Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung di Natar, Lampung Selatan, Senin (12/5/2025).
Lampung Selatan (Netizenku.com): Lampung menjadi salah satu provinsi percontohan dalam peluncuran program Sekolah Rakyat, bersama beberapa daerah lainnya di Indonesia. Dalam tahap awal ini, gedung BPSDM direncanakan akan menjadi lokasi sementara proses belajar-mengajar sebelum gedung permanen dibangun di Kota Baru.
“Hari ini kami bersama Anggota Komisi VIII DPR RI dari Dapil Lampung meninjau calon lokasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025–2026. Jika gedung sekolah permanennya sudah selesai dibangun, maka kegiatan belajar akan dipindahkan ke sana,” ujar Saifullah.
Mensos menegaskan bahwa pada tahap awal, pemerintah akan memanfaatkan gedung-gedung eksisting yang memenuhi syarat untuk mendukung kelancaran proses pendidikan. Ia juga meninjau langsung fasilitas ruang kelas dan asrama di BPSDM Provinsi Lampung.
Lebih lanjut, Saifullah menjelaskan bahwa Kementerian Sosial hanya mengusulkan titik lokasi, sementara penilaian kelayakan bangunan menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami hanya mengusulkan lokasi. Selanjutnya, tim dari PU akan melakukan survei dan menilai kelayakan fasilitas sebelum dilakukan renovasi sesuai kebutuhan Sekolah Rakyat,” katanya.
Program Sekolah Rakyat bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin. Calon siswa akan dipilih berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1—yakni kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi terendah.
“Kami ingin memastikan seluruh sarana prasarana siap, dan pelaksanaan program ini tepat sasaran, menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi atas kesenjangan pendidikan dan kemiskinan struktural. Mensos menekankan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang ekonomi.
Jihan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap program ini. Ia juga menyampaikan bahwa Pemprov Lampung siap mendukung penuh pelaksanaan Sekolah Rakyat, baik dari segi fasilitas maupun koordinasi lintas instansi.
“Terima kasih kepada Pak Menteri yang telah meninjau langsung lokasi sementara Sekolah Rakyat. Kami mengusulkan BPSDM digunakan selama satu tahun, sembari menunggu pembangunan gedung permanen di lahan Kota Baru,” ujar Jihan.
Untuk tahap pertama, Pemprov Lampung telah menyiapkan empat rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SMA dengan total 100 siswa. Seluruh biaya operasional akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan kunjungan ini, diharapkan implementasi Sekolah Rakyat di Lampung dapat segera berjalan dan menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk meraih masa depan yang lebih baik. Program ini sejalan dengan tema Sekolah Rakyat: Negara Hadir untuk Memuliakan Orang Miskin. (Diskominfotik Provinsi Lampung)
