Lampung Selatan Raih Peringkat 2 SPI KPK

Suryani

Senin, 2 Juni 2025 - 12:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Eko/NK.

Foto: Eko/NK.

Kabupaten Lampung Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Lampung Selatan (Netizenku.com): Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lampung Selatan menempati peringkat kedua terbaik di Provinsi Lampung dalam hal integritas dan tata kelola pemerintahan.

Di tingkat kabupaten/kota se-Lampung, posisi pertama diraih Kabupaten Pringsewu dengan skor 74,89. Lampung Selatan menyusul di posisi kedua dengan skor 73,91, diikuti Kabupaten Tulang Bawang (72,63), Kabupaten Way Kanan (72,16), dan Kabupaten Pesawaran (71,90).

Baca Juga  Komisi X DPR RI Dorong Pemerataan Sarana Pendidikan melalui Program Revitalisasi Sekolah

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Capaian SPI Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 berada di angka 73,91 persen dengan kategori waspada,” ujar Plt Inspektur Kabupaten Lampung Selatan, Anton Carmana dalam keterangannya.

Anton menjelaskan, hasil survei tersebut menunjukkan kinerja positif Lampung Selatan pada sejumlah indikator penting, seperti transparansi layanan publik, akuntabilitas pengelolaan anggaran, pencegahan konflik kepentingan, dan efektivitas sistem pengaduan masyarakat.

Baca Juga  PWI Lampung Selatan dan Grand Elty Krakatoa Jajaki Kerja Sama Promosi Wisata

Ia menyebutkan, SPI merupakan survei tahunan yang dilakukan KPK untuk memetakan potensi korupsi sekaligus menilai efektivitas sistem pencegahan korupsi di instansi pemerintahan. Survei ini melibatkan partisipasi dari pegawai internal, masyarakat pengguna layanan publik, serta pemangku kepentingan eksternal.

Menurut Anton, variabel penilaian internal meliputi transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan SDM, serta sosialisasi antikorupsi.

Baca Juga  Pertumbuhan Ekonomi Lampung Selatan 5,71 Persen, Egi Dorong Dampaknya Dirasakan Masyarakat

Sementara untuk penilaian eksternal, indikatornya mencakup transparansi dan keadilan layanan, upaya pencegahan korupsi, serta integritas pegawai. Sedangkan penilaian dari pihak ahli mencakup 12 variabel, antara lain transparansi, kepatuhan terhadap prosedur, penyalahgunaan wewenang, hingga potensi suap.

Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diharapkan dapat terus mempertahankan serta meningkatkan integritas kinerjanya demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (Eko)

Berita Terkait

HUT ke-62 Golkar, DPD Lampung Selatan Santuni 20 Anak Yatim-Piatu
PWI Lampung Selatan dan Grand Elty Krakatoa Jajaki Kerja Sama Promosi Wisata
Pemkab Lampung Selatan Perkuat Pemantauan Harga Cabai untuk Kendalikan Inflasi
Pemkab Lampung Selatan Gandeng ITB, Empat Desa Pesisir Disiapkan Hadapi Tsunami
PUPR Lampung Selatan Sertifikasi 100 Tenaga Kerja Konstruksi
Bukan karena Anggaran, Gaji PPPK Paruh Waktu Lamsel Tertunda Tunggu SK
PWI Lampung Selatan Jalin Sinergi dengan Grand Elty Krakatoa untuk Promosi Wisata
Got Talent 2026 Jadi Panggung Talenta Muda Lampung Selatan

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 17:56 WIB

Demokrat Lampung Siapkan Muscab, Edy Irawan Bidik Kursi Pimpinan DPRD

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 16:38 WIB

Gubernur Lampung Fokus Tangani Karhutla TNWK, Lima Hektare Dipadamkan per Hari

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 15:12 WIB

Tim Mini Soccer PWI Lampung Menang 7-1 dalam Tiga Laga Trofeo

Jumat, 23 Oktober 2026 - 19:52 WIB

RSUDAM Lampung Pertama Kali Lakukan Tindakan Neurointervensi DSA

Kamis, 22 Oktober 2026 - 19:22 WIB

Hadiri Wisuda ke-76 UBL, Gubernur Mirza Titip Pesan Kepada 539 Lulusan untuk Bangun Lampung

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:45 WIB

Jihan Nurlela Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Presiden Prabowo Salurkan Kredit Produktif Rp53,15 Triliun

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:26 WIB

Pemprov Lampung Arahkan APBD 2027 untuk Hilirisasi dan Pemerataan Pembangunan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:22 WIB

Gubernur Lampung Dorong Hilirisasi Pertanian Berbasis Desa, Bed Dryer Hasilkan Nilai Tambah

Berita Terbaru