Bandar Lampung,(Netizenku.com)Provinsi Lampung dan Provinsi Banten sepakat untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) pada 2032 mendatang.
Mengenai hal ini, Penjabat Gubernur Lampung, Samsudin mengatakan kesepakatan dua daerah selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama.
“Lampung dan Banten sudah sepakat antar Pj Gubernur Lampung dan Banten dan akan segera tandatangan (kesepakatan) Lampung dan Banten siap tuan rumah PON 2032,” kata Samsudin, Selasa 6 Agustus 2024 di Kantor DPRD Provinsi Lampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Samsudin mengatakan, selanjutnya pembahasan mengenai teknis selanjutnya akan dibahas setelah pembukaan PON XXI Aceh-Sumut.
“Untuk yang lainnya pembahasan setelah pembukaan PON XXI Aceh-Sumut,” jelas Samsudin.
Sementara itu, untuk menjadi tuan rumah PON, banyak hal harus dipersiapkan Lampung-Banten. Salah satunya ialah menyetor dana besar, senilai Rp7,5 miliar.
Dana tersebut sebagai dana jaminan penyelenggaraan dari calon tuan rumah yang harus dianggarkan di tahun 2025 mendatang.
Hal itu terungkap dalam pertemuan antara KONI Provinsi Lampung dan Banten di Kantor KONI Lampung, Selasa (6/8/2024). Dalam pertemuan ini turut hadir Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dari kedua provinsi.
Kadispora Banten, Ahmad Syaukani mengatakan jika ingin menjadi tuan rumah PON harus menyiapkan anggaran Rp7,5 miliar sebagai uang jaminan penyelenggaraan.
“Karena nanti di tahun 2025 itu kita (Lampung dan Banten) harus sudah menganggarkan dana Rp7,5 miliar itu, karena disitu ada untuk jaminan penyelenggaraan,” kata Ahmad Syaukani.
Menurutnya dana itu akan disiapkan saat proses didding (tender) tuan rumah PON.
“Dana itu dipakainya tahun 2026 pas biddingnya. Tapi harus sudah dianggarkan saat perencanaan anggaran di tahun 2025,” tambahnya.
Ahmad mengatakan dengan pertemuan awal ini diharapkan kedua daerah terus berproses agar terpilih jadi tuan rumah PON 2032. Selanjutnya akan disiapkan nota kesepahaman (MoU) dan juga perjanjian kerjasama (PKS) antara kedua provinsi.
“Nanti alangkah baiknya kalau MoU itu dilaksanakan antara gubernur dengan gubernur dan diketahui ketua DPRD-nya masing-masing. Untuk PKS-nya baru antara ketua KONI dengan Ketua KONI,” tandasnya.
Terkait dana untuk jaminan penyelenggaraan PON, Ketua Harian KONI Lampung, Amalsyah Tarmizi yakin dana itu akan disetujui DPRD Lampung.
Keyakinan Amalsyah lantaran Waketum KONI Lampung dijabat oleh Yanuar Irawan yang juga sebagai Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung.
“Kalau Lampung sudah ada Ketua Komisi V di sini, jadi kita optimis,” kata Amalsyah sembari menunjuk Yanuar Irawan yang juga hadir di pertemuan itu.
Sementara Yanuar Irawan mengatakan dirinya bersama Komisi V DPRD siap mendukung penganggaran uang jaminan tersebut di APBD 2025.
“Ya untuk dana itu menurut kita tidak terlalu besar jaminan awal, nanti di 2025 dianggarkan dan tahun 2026 disetorkan,” kata Yanuar.
Yanuar juga mengaku ingin menggelar pertemuan antara Komisi V DPRD Lampung dengan Komisi V DPRD Banten untuk membahas persiapan PON khususnya di bidang anggaran.
“Saya ingin ada pertemuan itu untuk sama-sama kita membahas anggaran ini. Insyaallah kami di DPRD Lampung mendukung penuh Lampung Banten jadi tuan rumah PON,” jelasnya.
