Pemilihan gubernur atau pilgub sering dianalogikan sebagai pesta demokrasi, keriangan merayakan hajatan dari rakyat untuk rakyat. Namun sejatinya hajatan apa, siapa yang pesta?
Kalau pilgub disebut tak ubahnya pesta rakyat dalam menyalurkan hak suara, ada yang beranggapan ajang kontestasi yang diberi embel-embel sebagai representasi asas demokrasi itu, masih jauh panggang dari api. Alias harapan belum sesuai kenyataan.
Sebab, pemilih belum menyadari konsekuensi atas pilihan yang bakal dijatuhkannya. Pemilih belum memperoleh informasi konkrit dan benar atas pasangan calon (paslon) peserta pilgub. Bahkan bagi orang kota yang dekat dengan pusaran kanal-kanal informasi sekalipun, kerap disambangi kabar sumir.
Seorang kawan yang kantornya berada tepat di jantung kota berujar, belakangan ini dirinya memiliki keengganan akut untuk mengunyah informasi berbau pilgub yang disodorkan media massa. Menurutnya, bukan tercerahkan nalarnya malah keruh, dibikin butek oleh muatan berita yang terkesan mencekoki. Berita-berita pilgub itu, seakan menggiring logikanya ke arah yang sesuai dengan keinginan media. Agaknya antara fakta dan opini sudah sedemikian tipis batasannya.
Dia juga mengeluhkan makin maraknya tautan-tautan berita yang kerap nyelonong ke ponselnya melalui saluran whatsApp. Yang lebih memuakkan lagi, dari sekian banyak tautan berbagai media online itu, isinya nyaris seragam bahkan tak sedikit yang mirip sampai titik koma.
Keluhan kawan tadi sangat bisa dipahami. Bahkan untuk kalangan jurnalis sendiri, fenomena media di Lampung menjelang pilgub, sudah sungguh memprihatinkan. Kondisi di kalangan wartawan bukan lagi hanya sekadar terbelah, melainkan sudah mirip kaca mobil yang dilempar batu, pecah seribu.
Satu gerombolan wartawan berhimpun mengusung paslon A. Sedangkan gerombolan lain bersekutu mengawal paslon B, dan seterusnya. Uniknya atau malah konyolnya, sambil mengkampanyekan paslon jagoannya, wartawan-wartawan itu tanpa malu tetap lantang menyuarakan wartawan harus independen. Tampaknya wartawan sejenis ini bukan hanya berniat membelokkan nalar pembaca beritanya, tapi juga rela mengacak-acak alur pemikirannya sendiri.
Alhasil, berita-berita yang dibuat tak ada bedanya dengan pamflet atau malah brosur dagangan kecap yang mengklaim rasanya paling top markotob. Kekonyolan yang terang-terangan dipertontonkan itu tak hanya berhenti sampai disitu.
Kurang puas hanya memoles jagoannya lewat jurus pencitraan \’cacing jadi naga\’, oknum-oknum itu melangkah lebih sembrono lagi. Prinsip keseimbangan dalam pemberitaan dipinggirkan, analogi jurnalis ibarat watchdog dipelesetkan. Moncong mereka hanya dipakai buat menggonggongi paslon-paslon rival \’majikannya\’, perilakunya mirip pribahasa lawas \’Semut di seberang lautan tampak, sementara gajah di pelupuk mata tidak dilihat\’.
Wajar bila kemudian publik merasa dirugikan dengan pola hidangan pemberitaan pilgub semacam itu. Mungkin ini yang disebut pesta yang disusupi miras, bagi yang kalap atau gelap mata bakal menenggak tandas sampai mabuk sejadi-jadinya dan meracau tanpa juntrungan. (Hendri Std)