KPU: Saksi Paslon Wajib Rapid Test Covid-19

Redaksi

Sabtu, 28 November 2020 - 19:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua KPU Bandarlampung Dedy Triadi dalam acara Rakor Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Pilwakot Bandarlampung 2020 di Golden Tulip, Jumat (27/11). Foto: Netizenku.com

Ketua KPU Bandarlampung Dedy Triadi dalam acara Rakor Pengawasan Tahapan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Pilwakot Bandarlampung 2020 di Golden Tulip, Jumat (27/11). Foto: Netizenku.com

Bandarlampung (Netizenku.com): Ketua KPU Kota Bandarlampung mewajibkan saksi pasangan calon (paslon) yang akan bertugas di TPS pada 9 Desember mendatang untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan rapid test Covid-19.

\”KPPS dan Pengawas TPS rapid test maka idealnya saksi paslon juga harus rapid test,\” kata Dedy di Hotel Emersia, Sabtu (28/11).

KPU berharap tim paslon bersama-sama menerapkan protokol kesehatan agar TPS tidak menjadi klaster Covid-19.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Saksi yang diberi mandat oleh paslon harus dirapid test oleh tim kampanye difasilitasi paslon. Sehingga clean dan clear, TPS bebas dari virus korona agar tidak ada lagi keraguan pemilih.

\”Saat di TPS, selain mandat, saksi paslon juga harus menunjukkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan sudah dirapid test.\”

\”Kita akan buatkan surat edaran mengimbau kepada tim kampanye agar saksi per-TPS dilakukan rapid test,\” tutup dia.

Sebanyak 15.300 KPPS dan 2.069 jajaran pengawas mengikuti rapid test Covid-19 yang difasilitasi Dinas Kesehatan Kota Bandarlampung. Pemeriksaan berlangsung di 31 Puskesmas mulai 26 November hingga 4 Desember. (Josua)

Berita Terkait

Kekuasaan dalam Dunia Fiksi
Pesan untuk Jakarta, “Ukur Ulang atau Kami Duduki!”
Otonomi Tanpa Dompet: Lampung Harus Berani Mandiri Fiskal (Jawaban Pasca Pemangkasan TKD)
Nasib Petani Singkong Lampung di Tengah Oligarki dan Kebijakan Mentan yang “Menjengkelkan”
Fiskal Ketat, Lampung Tak Ingin Sekadar Bertahan, Tapi Bertumbuh
Badai Proxy War Mengintai Fondasi Ekonomi Nasional
Jeritan Petani Singkong Lampung Ubah Arah Kebijakan Nasional
Jarnas.Indo Kecam DPR dan Pemerintah: Rakyat Tercekik, Elit Politik Malah Menikmati Fasilitas

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 15:26 WIB

Andhika Wibawa Dukung Standar Akademik untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan

Senin, 26 Oktober 2026 - 19:36 WIB

Pendaftaran Ditutup, Wirahadikusumah dan Adi Kurniawan Jadi Pendaftar Tunggal Ketua PWI Lampung

Senin, 26 Oktober 2026 - 19:24 WIB

Karhutla TNWK Mulai Mereda, Asap Masih Tersisa di Lahan Gambut

Senin, 26 Oktober 2026 - 14:45 WIB

Andika Wibawa Dukung Larangan Vape di Sekolah, Waspadai Penyalahgunaan Narkoba

Senin, 26 Oktober 2026 - 13:02 WIB

Mikdar Ilyas Sebut Harga Singkong Rp3.150 per Kg Hasil Perjuangan Pansus

Senin, 26 Oktober 2026 - 10:29 WIB

Wamenaker Ajak JARNAS.INDO Perkuat Sinergi Pembangunan Ketenagakerjaan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 17:56 WIB

Demokrat Lampung Siapkan Muscab, Edy Irawan Bidik Kursi Pimpinan DPRD

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 16:38 WIB

Gubernur Lampung Fokus Tangani Karhutla TNWK, Lima Hektare Dipadamkan per Hari

Berita Terbaru