Bandarlampung (Netizenku.com): Komisi Pemilihan Umun (KPU) Kota Bandarlampung mengklaim penjaringan Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) bebas dari istilah \’orang dalam\’ atau Orda.
Proses penjaringan ini belakangan menjadi sorotan publik. Isu yang terus berkembang yakni adanya penyelewengan jabatan untuk menunjuk sanak keluarga menjadi tim penyelanggara.
Tentunya jika memiliki ikatan perkawinan atau ikatan keluarga masuk sebagai tim penyelenggara haram hukumnya, hal itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua KPU Bandarlampung, Dedy Triadi, mengklaim sorotan publik itu tidak terjadi di Kota Bandarlampung. Hal itu juga dipastikan tidak akan terjadi pada penyelenggaraan di Kota Tapis Berseri.
\”Untuk menjaga integritas dan independensi dari calon PPK, kita juga memiliki catatan pada saat pelaksanaan pilgub 2018 maupun pemilu 2019 terkait kinerja dan juga pertanggubgjawaban anggaran,\” ungkapnya.
Dedy juga membeberkan mekanisme penerimaan calon PPK, selain regulasi yang jelas, terdapat dua alternatif pendaftaran yang harus ditempuh oleh pelamar, yakni secara online dan langsung.
Sejauh ini pihaknya mengaku telah membuat aplikasi;Gerbang Demokrasi. Di mana salah satu fiturnya difungsikan sebagai media pendaftaran online PPK.
\”Jadi apabila sudah mendaftar secara online, peseta kemudian prin out Formnya dan kemudian bisa diserahkan secara manual di kantor KPU,\” jelasnya.
\”Untuk saat ini, dari data base yang ada, pendaftar sudah mencapai 550 pendaftar, tapi yang menyerahkan berkas terhitung di hari kemarin (Rabu 22/1) sudah mencapai 292 orang,\” lanjutnya.
Dalam regulasi pelamar harus berjumlah 2 kali lipat dari jumlah kuota PPK yang dibutuhkan (5 orang). Sehingga pada setiap kecamatan setidaknya pendaftar mencapai 10 orang.
Apabila dalam satu kecamatan tidak terpenuhi, lanjut Dedy, terhitung pada tanggal 24 Januari mendatang akan diberlakukannya waktu perpanjangan selama 3 hari, sampai kuota benar-benar terpenuhi.
\”Setelah itu kita lakukan CAT dengan pembobotan, nilai lebih ke regulasi dan kompetensi. Untuk CAT kita sudah kerja sama dengan Unila, secara aplikasi dan infrastruktur sudah terpenuhi, sama seperti pada tahun 2019,\” pungkasnya. (Adi)
